Selasa, 2 September 2014

BP Migas: PGN hanya alirkan gas miliknya

Minggu, 24 Juni 2012 11:22 WIB | 3.736 Views
Jakarta (ANTARA News) - Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan, selama ini, PT PGN Tbk hanya mementingkan pengaliran gas miliknya ketimbang perusahaan lain.

"Pipa transmisi yang semestinya open access (terbuka) lebih diprioritaskan melayani kepentingan bisnis trading-nya(niaga) dulu sebelum memberikan akses kepada pihak lain yang hanya ingin membayar toll-fee (ongkos angkut) dari pipa itu," kata Juru Bicara BP Migas, Gde Pradnyana di Jakarta, Minggu.

Menurut Gde Pradnyana, kondisi tersebut akibat rangkap posisi PGN yang menjalankan fungsi pengangkutan (transporter) sekaligus niaga (trader) gas bumi melalui pipa.

Persoalan hilir yang tidak efisien lalu dibebankan ke hulu.

Oleh karena itu, ia setuju PGN diposisikan sebagai "transporter" saja, sehingga tata niaga gas menjadi lebih efisien.

"PGN yang semestinya menjadi `transporter`, tapi dengan fasilitas jaringan transmisi pipa yang dimilikinya malah memposisikan diri sebagai `trader`," katanya.

Sebagai "transporter", PGN memang boleh melemparkan permasalahan kekurangan volume ke hulu, tapi sebagai "trader" semestinya PGN mengupayakannya sendiri dari sumber lain, termasuk impor gas.

Jadi, lanjutnya, dalam harga gas, PGN memposisikan diri sebagai "trader", tapi dalam hal volume, BUMN itu mengklaim sebagai "transporter".

Gde juga mengatakan, seharusnya, pemerintah menetapkan harga gas PGN sebagaimana halnya di hulu.

Menurut dia, sekalipun PGN perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya milik swasta nasional maupun asing, sebagai pemegang saham terbesar semestinya pemerintah bisa mengendalikan harga gas yang dijual PGN.

Pisahkan
Direktur sekaligus Pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pemerintah mesti memisahkan fungsi "transporter" dan "trader" yang selama ini dijalankan PGN.

"Transporter` tidak boleh sekaligus menjadi `trader," katanya.

Menurut dia, struktur pasar gas domestik, khususnya menyangkut penyediaan jaringan transmisi dan distribusi, memang tidak kompetitif, tetapi cenderung mengarah ke monopoli.

Maka, lanjutnya, mutlak diperlukan intervensi langsung pemerintah dalam bentuk pengaturan harga (regulated price) dan pemisahan yang jelas antara produsen, "trader", "transporter", dan konsumen.

"Tidak boleh ada yang saling merangkap satu sama lain," ujar Pri Agung.

Pasal 19 Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa melarang badan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa melakukan kegiatan niaga pada fasilitas pengangkutan yang dimiliki atau dikuasainya.

Sementara, dalam pasal peralihan permen yang sama disebutkan, dalam jangka waktu paling lama dua tahun atau 2011, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan sekaligus niaga wajib membentuk perusahaan terpisah.
(K007)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga