Rabu, 22 Oktober 2014

Legislator: kendala surplus beras justru pada komitmen

| 2.398 Views
id wakil rakyat, surplus beras, beras, anggota dpr, ma'mur hasanuddin
Legislator: kendala surplus beras justru pada komitmen
ilustrasi tumpukan beras di Gudang Bulog Jatim, Buduran Sidoarjo. (FOTO ANTARA/Eric Ireng)
Kendala iklim dan lahan sudah sejak lama diungkapkan oleh berbagai pihak dan diketahui pemerintah, namun solusi lahan seperti reformasi agraria dan pengembangan infrastruktur pertanian tidak pernah dilakukan secara signifikan,"
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Ma`mur Hasanuddin menilai kendala utama pencapaian target surplus beras sebesar 10 juta ton pada 2014 justru terkait komitmen politik pemerintah dalam memandang pertanian sebagai sektor strategis.

"Kendala iklim dan lahan sudah sejak lama diungkapkan oleh berbagai pihak dan diketahui pemerintah, namun solusi lahan seperti reformasi agraria dan pengembangan infrastruktur pertanian tidak pernah dilakukan secara signifikan," ujar Ma`mur di Jakarta, Rabu.

Akibatnya, ia menambahkan, kekeringan terjadi di mana-mana pada saat ini karena perhatian yang minim terhadap sistem irigasi dan pengairan. Disisi lain lahan produktif juga dibiarkan berubah fungsi menjadi industri dan pemukiman secara massif.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui banyak kendala yang menghambat pencapaian surplus 10 juta ton beras pada 2014, kendala itu di antaranya iklim dan lahan yang masih kurang.

Menurut Ma`mur, kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pertanian selama ini tidak signifikan. Terlebih di 2012 Kementerian Pertanian akan sulit mencapai surplus beras 10 juta ton pada 2014 karena dipaksa menghemat sebesar Rp632 miliar dan anggaran itu diambil dari program pencapaian swasembada pangan.

Selain itu, kementerian tersebut juga harus melakukan penghematan anggaran padi hibrida yang seharusnya sebesar Rp363 miliar dipangkas menjadi Rp84 miliar.

"Jadi sesungguhnya surplus 10 juta beras perlu dukungan lintas sektoral, karena produksi padi tidak hanya bicara sistem produksi semata namun juga perlu di dukung dengan sistem alokasi dan distribusi,"katanya.

Menurutnya Kementerian Pertanian dipaksa untuk memproduksi beras sebesar-besarnya, namun di sisi lain petani dihantam dengan importasi beras dan lemahnya serapan beras yang dilakukan. Ini menunjukan kelemahan komitmen dalam mendukung sektor pertanian secara utuh.

Terkait kendala lahan, ia berpendapat, sebenarnya juga tinggal kemauan dari presiden saja dalam melakukan reformasi agraria dan penghentian alih fungsi lahan pertanian kepada non pertanian.

Sedangkan terkait iklim bisa disiasati dengan adanya sistem penanaman, infrastruktur pertanain, manajemen stok dan penerapan teknologi tinggi.

Ia menilai pemerintah selama ini lebih serius mengurusi pertanian pada sektor hilir tata niaga saja, namun minim perhatian terhadap sektor hulu yaitu dukungan produksi dan perbaikan infrastruktur pertanian.

"Jika masih memiliki komitmen dalam pencapaian surplus 10 juta ton hingga 2014, maka presiden harus segera menuntaskan reformasi agraria dan alih fungsi lahan. Karena berbagai program intensifikasi pertanian berupa teknologi harus di dukung juga dengan ekstensifikasi lahan yang memadai," katanya.

Menurut dia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyatakan ada lahan terlantar seluas 7,3 juta hektare yang dapat dialokasikan untuk tanaman pangan, tetapi selama 2 tahun ini belum mulai direalisasikan.

Begitu pula dengan Kementerian Kehutanan yang menjanjikan 800 ribu hektare lahan yang bisa ditanami, namun juga belum terealisasi.
(D011/B008)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca