Selasa, 21 Oktober 2014

TNI dan Polri bantah terlibat tambang Saripi

| 2.942 Views
id tambang emas saripi, gorontalo, komandan kodim 1304, konflik tambang, tni polri
TNI dan Polri bantah terlibat tambang Saripi
Ilustrasi aktivitas penambangan emas, di lokasi pengambangan liar. (lelingkungan.wordpress.com)
Saya sudah memastikannya dengan mengecek langsung
Gorontalo (ANTARA News) - Komandan Kodim 1304 Gorontalo, Letkol Inf Ruslan Efendi, membantah keterlibatan oknum TNI dalam kegiatan penambangan emas di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

"Saya sudah memastikannya dengan mengecek langsung apa ada oknum TNI yang terlibat, tapi hal itu tidak terbukti," ungkapnya, Kamis.

Menurutnya, isu yang beredar terkait keterlibatan oknum anggota TNI tersebut hanya bertujuan memutarbalikkan fakta di lapangan dan ada unsur adu domba.

"Saya juga beberapa kali mendapat laporan ada TNI yang sedang beraktivitas di wilayah tambang, tapi setelah dicek itu hanya anggota yang turun medan," jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Gorontalo Brigjen Budi Waseso mengatakan pihaknya siap untuk menindak tegas bila ada oknum polisi yang terlibat dalam kegiatan tambang, maupun konflik yang terjadi di dalamnya.

Kapolda bahkan menyatakan pihaknya siap untuk meledakkan tambang tersebut, bila masih menimbulkan konflik berkepanjangan antara penambang dan pihak lain.

Sebelumnya, dalam rapat Muspida yang membahas persoalan tambang Saripi, Gubernur Gorontalo mendesak TNI dan Polri untuk mengklarifikasi isu mengenai keterlibatan oknum kedua institusi tersebut.

"Saya menerima SMS dan masukan dari warga, ada oknum TNI dan Polisi yang terlibat. Ini harus diklarifikasi langsung oleh kedua pihak," tukasnya.

Tambang Saripi merupakan bagian dari kawasan perkebunan tebu milik Perusahaan Pabrik Gula (PG) Gorontalo seluas 3.300 hektare dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Namun aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) tetap berjalan di kawasan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Boalemo ingin mengalihstatuskan tanah di kawasan tersebut seluas 100 hektare untuk dijadikan tambang rakyat, namun belum menemukan kesepakatan dengan pihak perusahaan.

Ratusan penambang berulangkali berunjuk rasa memprotes dan mengajukan tuntutan ke pihak perusahaan dan belum ada titik temu hingga saat ini.

(D015/H013)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga