Jakarta, 6/3 (ANTARA) - Perikanan budidaya merupakan salah satu sub sektor primadona di hulu dalam hal penyediaan bahan baku. Sub sektor ini telah menetapkan empat komoditas utama, yakni udang, rumput laut, bandeng dan patin untuk mendukung kebijakan industrialisasi perikanan. Dalam membangun episentrum pertumbuhan industrialisasi berbasis perikanan budidaya, diperlukan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tanggung, inovatif dan kompeten, disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) terpadu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) tahun 2012, malam ini (6/3) bertempat di Hotel Garden Flower, Bandung.

     Potensi perikanan budidaya di Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara dengan luas lahan mencapai lebih dari 15,59 juta hektar, terdiri dari potensi budidaya air tawar seluas 2,23 juta hektar, budidaya air payau 1,22 juta Ha dan potensi budidaya laut mencapai 12,14 juta Ha. Akan tetapi pemanfaatannya masih belum optimal, pemanfaatan lahan budidaya air tawar sendiri baru sebesar 10,01 persen, budidaya air payau 40 persen dan bahkan budidaya laut baru mencapai 0,01 persen. Meski pemanfaatan potensi perikanan budidaya belum optimal, produksi perikanan budidaya menunjukkan kenaikan signifikan dari 4,78 juta ton pada tahun 2009 menjadi sekitar 6,97 juta ton pada tahun 2011. Perlu diketahui pada tahun 2011, produksi perikanan budidaya memberikan kontribusi sebesar 56,33 persen dari total produksi perikanan nasional, dengan laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perikanan tangkap, yakni sebesar 21,83 persen.

     Oleh karena itu menurut Sharif, tugas kita untuk mengajak, mendorong dan memfasilitasi Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya untuk dapat berkembang sehingga mampu berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan memupuk perolehan devisa negara. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan yang mengarah kepada pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan meliputi, pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem investasi, IPTEK dan SDM yang diselenggarakan secara terintegrasi berbasis industri untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi dan skala produksi yang berdaya saing tinggi.

     Pada tahun 2012 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengoptimalkan pengembangan Minapolitan Percontohan, yaitu di 46 lokasi sebagai embrio kawasan industrialisasi perikanan budidaya, dan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) sebanyak 3.600 kelompok yang tersebar di 33 Provinsi serta Gentanadi seluas 200 ribu hektar pada kabupaten/kota yang dilihat potensial sebagai percepatan industrialisasi perikanan budidaya. Selain itu, KKP juga akan Mendorong Gerakan Pengembangan Industrialisasi Perikanan Budidaya (GERBANG MINA JAYA) pada daerah-daerah potensial yaitu, komoditas udang di 22 Kabupaten, bandeng di 14 kabupaten, patin di 12 kabupaten serta rumput laut di lima kabupaten.

     Oleh sebab itu lanjut Sharif, dalam mewujudkan peningkatan produksi, tidak dapat dilakukan oleh DJPB saja, namun  dibutuhkan kerja sama dan dukungan juga dari Unit Eselon I pendukung di pusat, khususnya Balitbang KP dan BPSDM KP, serta Pemerintah Daerah. Implementasi di lapangan, kegiatan budidaya, dengan pembinaan dari DJPB, dikembangkan teknologinya oleh Balitbang KP dan ditingkatkan kapasitas pembudidayanya melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan oleh BPSDM KP.

     Pendidikan dilakukan untuk memberikan mata kuliah dan mata pelajaran secara formal kepada taruna dan siswa, pelatihan untuk menjadikan masyarakat terampil, dan penyuluhan sebagai media komunikasi antara lembaga dan pemerintah dengan pembudidaya ikan yang dilakukan oleh para penyuluh di lapangan. Khusus bagi Balitbang KP dan BPSDMKP, Sharif berpesan agar dapat meningkatkan sumber daya IPTEK dan SDM nya sehingga dapat menggenjot produksi perikanan. Oleh karena itu, Sharif memandang perlunya mengintegrasikan kebijakan di bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sektor KP sehingga diharapkan secara nyata dapat langsung mendukung pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan.

     Sementara itu, Balitbang KP akan mensinergikan program IPTEKMAS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Masyarakat) dan REFINE (Research Extention Fisheries Community Network) sebagai bentuk dukungan terhadap program industrialisasi kelautan dan perikanan. Terkait dengan garam rakyat, Balitbang KP telah mengembangkan teknologi pemurnian garam rakyat menjadi garam industri. Selain itu, Balitbang KP juga telah mengembangkan inovasi kelembagaan dalam bentuk Klinik IPTEK Mina Bisnis. Penerapan Klinik IPTEK Mina Bisnis ini diarahkan untuk mendukung industrialisasi perikanan dan garam. Tekad dan semangat Balitbang KP dalam mendukung industrialisasi KP berbasis IPTEK diwujudkan dengan menerapkan strategi berupa, relocation dan refocusing (penajaman) pada model penerapan sebagai rencana aksi di lokasi pilot project dan kegiatan penelitian/pengembangan IPTEK yang berkorelasi dengan industrialisasi komoditas/produk KKP. Lebih lanjut, Balitbang KP telah berhasil mencatat prestasi yang membanggakan, yakni memperoleh satu sertifikat hak paten yaitu Paten Nasional Antilin pada tahun 2011 dan juga mendapat lima penghargaan atas inovasi. "Sekaranglah saat yang tepat agar dimanfaatkan untuk industrialisasi KP," kata Sharif.

     Sementara itu, BPSDM KP bertekad untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Saat ini terdapat satu Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yang berlokasi di Jakarta, Bogor, dan Serang, tiga Akademi Perikanan (AP) yang terdapat di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong; serta Sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang terdapat di Aceh, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Ambon, dan Sorong. Lebih lanjut, saat ini tengah dibangun kampus STP teaching factory di Karawang dan Sekolah Manajemen Konservasi Kelautan dan Perikanan di Wakatobi. Para peserta didik di semua satuan pendidikan tersebut tidak dikenai biaya sejak mendaftar hingga lulus. Sebelumnya mulai tahun 2011, terdapat perubahan sistem penerimaan siswa dan taruna pada lembaga pendidikan KKP tersebut. Persentasenya adalah 40 persen untuk masyarakat umum melalui tes, 40 persen bagi anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan (tanpa tes) serta 20 persen merupakan kerja sama dengan instansi lain. Bagi anak pelaku utama, KKP memberikan bantuan beasiswa pendidikan sebanyak 183 paket pada tahun 2009, 183 paket pada tahun 2010, 817 paket pada tahun 2011, dan 4.000 paket pada tahun 2012.

     Selain itu, BPSDM KP akan meningkatkan ketrampilan dan kemampuan dalam berwirausaha bagi 12 ribu orang nelayan pembudidaya dan pengolah ikan. Adapun untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, KKP sudah menyiapkan 8 ribu tenaga penyuluh sedangkan di tahun 2013 akan ditingkatkan menjadi 12 ribu dan pada 2015 nanti menjadi 15 ribu penyuluh, melalui peran penyuluh maka dapat melakukan bimbingan dan pendampingan bagi pelaku utama hingga ke pelosok daerah. Kegiatan ini salah satunya dilakukan untuk mendukung Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

     Melalui Temu Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Industrialisasi Perikanan Budidaya 2012, Rakernis bersama ini diharapkan dapat dapat dibangunnya semangat optimisme, kesamaan visi, persamaan misi, penggalangan komitmen dan penyatuan derap langkah gerakan di Pusat, di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kebijakan Industrialisasi berbasis perikanan budidaya.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr.Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan  (HP.0811836967)