Selasa, 23 Desember 2014

Pemkab Hulu Sungai Selatan dorong produksi cabai

| 1.465 Views
id kabupaten hulu sungai selatan
Banjarmasin (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Bank Indonesia (BI) sepakat mendorong petani untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi cabai untuk memenuhi kebutuhan cabai Kalimantan Selatan.

Bupati Kabupaten HSS Syafii di Kandangan, Kamis mengatakan, Kabupaten HSS memiliki potensi komoditas cabai yang cukup besar karena HSS merupakan kabupaten yang memiliki potensi agropolitan cukup tinggi.

Menurut Bupati, saat ini sekitar 85 persen warga HSS berusaha pada sektor pertanian dan tanaman pangan, baik itu padi, buah-buahan hingga perkebunan.

Kondisi daerah yang sebagian besar merupakan dataran tinggi, juga cukup bagus sebagai pusat pengembangan tanaman sayur mayur, seperti cabai dan lainnya, di mana saat ini kebutuhan Kalsel masih banyak dipenuhi dari provinsi lain.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten HSS, pada 2011, luas panen cabai pada lahan kering, sawah dan lebak/rawa di daerah itu mencapai 298 hektare, dengan tingkat produktivitas rata-rata sebesar 16,08 ton/hektare dan total produksi sebesar 47.929 ton.

Melihat potensi HSS sebagai daerah agropolitasn tersebut, perbankan Kalsel melalui BI akan mendorong petani bisa menghasilkan cabai lebih besar, karena selama ini cabai merupakan salah satu komponen pendorong terjadinya inflasi.

"Kita membantu mendorong pertumbuhan sektor pertanian sesuai dengan potensi lokal masing-masing daerah," kata Pemimpin Bank Indonesia wilayah Kalimantan Khairil Anwar.

Dorongan tersebut, tambah dia, antara lain melalui kerja sama yang dilakukan antara BI dengan Bupati setempat.

Dengan adanya kerja sama tersebut, kata dia, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan modal untuk menanam dan mengembangkan tanaman pangan sesuai dengan potensi masing-masiang daerah.

Kesepakatan tersebut, telah dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan (MoU) antara Kepala Perwakilan BI Wilayah Kalimantan Khairil Anwar dengan Bupati HSS HM Safii di kantor Bupati HSS, Senin.

"Penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) antara Kantor Perwakilan BI Wilayah Kalimantan, Pemkab HSS, dan Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED)," Khairil Anwar.

(U004/H005)

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca