Senin, 28 Juli 2014

KPK diminta ambil alih kasus Awang Farouk

Jumat, 13 Juli 2012 17:47 WIB | 2.092 Views
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pada divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merugikan keuangan negara Rp576 miliar dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Farouk Ishak.

Pasalnya hampir dua tahun, penanganan kasus tersebut di Kejaksaan Agung "jalan di tempat". "Seharusnya KPK mengambil alih penanganan kasus itu, karena kejaksaan sudah `masuk angin`," kata Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan kasus tersebut mau tidak mau harus segera diambil alih karena biasanya kalau suatu kasus mengendap lama di Kejagung maka bisa diduga kasus itu sudah dihentikan penyidikannya atau SP3.

Karena itu, pihaknya tidak lama lagi akan mempraperadilankan kasus tersebut.

Seperti diketahui, Kejagung berdalih bahwa pihaknya masih menunggu hasil putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang diajukan dua terdakwa dan jaksa.

Dua terdakwa itu Direktur Utama PT Kutai Timur Energi (KTE), Anung Nugroho dan Direktur PT KTE, Apidian Tri Wahyudi yang ditingkat pertama Anung divonis lima tahun kurungan dan di tingkat banding enam tahun kurungan.

Sedangkan Apidian divonis bebas baik di tingkat pertama maupun tingkat banding.

Kejagung berdalih bahwa putusan itu bisa menghambat penyidikan kasus Awang karena adanya putusan yang berbeda padahal masih terkait dengan kasus mantan Bupati Kutai Timur itu.

Kasus itu terjadi saat Awang Farouk menjabat sebagai Bupati Kutai Timur yang berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) dan Frame Work Agreement antara PT KPC dengan pemerintah RI, pihak KPC berkewajiban menjual sahamnya sebesar 18,6 persen kepada Pemda Kutai Timur. Pada 10 Juni 2004, hak membeli saham PT KPC itu dialihkan ke PT KTE.

PT KTE ternyata tidak memiliki uang untuk membeli saham, sehingga PT KTE berdasarkan Suplemental Atas Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 23 Februari 2005, mengalihkan hak membeli sahamnya sebesar 13,6 persen ke PT Bumi Resources.

Atas pengalihan hak membeli saham itu, kata dia, PT Bumi Resources wajib memberikan kepemilikan saham sebesar 5 persen kepada PT KTE.

Berdasarkan perjanjian kepemilikan saham lima persen itu adalah milik Pemda Kutai Timur. Pada 14 Agustus 2006, Awang Faroek mengajukan permohonan kepada DPRD Kutai Timur tentang permohonan penjualan saham lima persen tersebut.

Kemudian dengan dalih sudah mendapatkan persetujuan dari Pemda Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur, tersangka Anung Nugroho menjual saham lima persen kepada PT Kutai Timur Sejahtera seharga Rp576 miliar.

Namun hasil penjualan saham itu, tidak dimasukkan ke kas Pemda Kutai Timur (saat itu, bupatinya Awang Faroek Ishak).

(ANTARA)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga