Selasa, 23 September 2014

Merpati tekan rugi operasional menjadi Rp35 miliar

Jumat, 13 Juli 2012 16:22 WIB | 2.113 Views
Merpati tekan rugi operasional menjadi Rp35 miliar
Sejumlah petugas melakukan pemeriksaan pesawat Merpati yang baru mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (28/2). PT Merpati Nusantara Airlines akan mendatangkan 40 unit pesawat jet Comac ARJ 21-700 dari China dengan nilai investasi mencapai 1,2 miliar Dollar AS atau sekitar Rp10 triliun dengan menerapkan syarat 40 persen komponen pesawat diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Muhammad Roem mengungkapkan bahwa kerugian operasional maskapai itu dalam enam bulan pertama 2012 berhasil ditekan, dan hanya menjadi Rp35 miliar.

"Memang masih merugi operasional, namun terus membaik. Bila dibanding posisi Mei sekitar Rp50 miliar, kini Rp35 miliar," kata Mohammad Roem kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Roem, capaian ini menyusul bertepatan dengan liburan sekolah, lebaran, serta memasuki musim liburan (peak season) hingga Desember 2012. Bahkan, tingkat keterisian pesawat (load factor) sudah mencapai 83 persen dibandingkan sebelumnya 70 persen.

"Sekarang memang sudah masanya di bulan Juni sampai dengan Desember yang `peak season`, sehingga membantu performa keuangan kita," urainya.

Ia mengakui tidak melakukan efisiensi, khususnya bahan bakar (fuel) dan perawatan pesawat karena Merpati tergolong pesawat dengan pelayanan menengah. Memang, perseroan berkeinginan menghemat dari biaya bahan bakar, namun belum dapat dilakukan.

"Kan `fuel` kebutuhan utama dari maskapai penerbangan. Tapi, kita akan berusaha," urainya.

Menyoal Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Merpati sekitar Rp200 miliar, ia mengakui PMN tersebut sudah dimasukkan ke dalam APBN 2012, tinggal pencairannya saja. Sebelumnya, DPR sudah memberikan PMN sekitar Rp561 miliar kepada Merpati.

"Sepertinya di DPR masih membicarakannya karena kita ada pergantian manajemen. Mungkin ada rencana baru dari manajemen itu, sehingga DPR harus mengkajinya kembali," paparnya.

(KR-SSB)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga