Kamis, 31 Juli 2014

KPK lebih dulu sidik korupsi simulator

Kamis, 2 Agustus 2012 19:15 WIB | 2.543 Views
KPK lebih dulu sidik korupsi simulator
Abraham Samad. (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengatakan bahwa pihaknya lebih dulu melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) tahun anggaran 2011.

"Kami lebih dulu melakukan penyidikaan, maka instansi lain dapat membantu KPK agar penyidikan ini berjalan dengan lancar," katanya di Jakarta, Kamis.

Hal ini terkait dengan adanya pertemuan antara pimpinan KPK dengan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo pada Selasa (31/7) yang menghasilkan kesepakatan penyidikan bersama (joint investigation) untuk kasus tersebut, yaitu KPK akan membidik tingkat atas (high level) di kasus itu.

"Posisi instansi lain bekerja sama dan membantu, tidak ada rebutan perkara atau dipaksa berhenti, tapi karena KPK lebih dulu menyidik, lembaga lain dapat turut serta," ujar Abraham.

Pernyataan tersebut, menurut Abraham, berdasarkan Undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002 pasal 50 ayat 3 yang menyebutkan dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

"Pasal itu bicara penyidikan, bukan penyelidikan. Kita sudah lakukan penyelidikan Januari 2012, kalau lihat urutannya, KPK duluan, seyogyanya institusi lain turut mendukung 100 persen," ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa KPK dan Polri telah berkoordinasi untuk mengungkapkan kasus itu.

"Setelah ekspose (gelar perkara), KPK berkesempatan bertemu Kapolri, itu komunikasi selanjutnya ketika penyidik berangkat ke Korlantas, juga berkoordinasi karena kasus yang kami tangani kebetulan melibatkan pejabat," katanya.

Dalam surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) tertanggal 27 Juli 2012, KPK telah menetapkan DS dan kawan-kawan sebagai tersangka.

DS adalah Irjen Polisi Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas yang saat ini menjadi Gubernur Akademi Kepolisian.

Sedangkan, Bambang mengemukakan, "dan kawan-kawan DS" berinisial DP, BS dan SB, sebagai kawan peserta atau orang-orang yang dimintai pertanggungjawabannya secara pidana.

BS adalah Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) yang menjadi pemenang tender proyek pengadaan simulator tersebut, SB adalah Sukotjo S. Bambang yang Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA, sedangkan DP adalah Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo selaku Wakil Kepala Korlantas.

Namun, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri juga telah menetapkan lima orang tersangka sejak 1 Agustus 2012 untuk kasus yang sama, yaitu Brigjen Pol DP, AKBP TR, Kompol LG dan dua pemenang tender SB serta BS.

Brigjen DP (Didik Purnomo) adalah Wakil Kepala Korlantas, Ajun Komisaris Besar Polisi TR (Teddy Rusmawan) adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Simulator yang juga Kepala Primer Koperasi Korlantas Polri.

Nilai proyek simulator untuk pembuatan SIM itu mencapai Rp198,7 miliar dengan rincian untuk alat simulasi roda empat senilai Rp143,4 miliar dan kendaraan roda dua senilai Rp55,3 miliar.

Kebutuhan Korlantas Polri untuk alat simulasi tersebut sesungguhnya senilai 1.126 unit untuk roda dua dan 880 unit untuk roda empat, namun realisasi hanya 700 unit untuk roda dua dan 556 unit untuk roda empat, demikian data KPK.
(T.D017)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga