Rabu, 1 Oktober 2014

Perlindungan WNI/TKI di luar negeri perlu dimaksimalkan

Jumat, 6 Juli 2012 17:55 WIB | 5.067 Views
Pekerjaan rumah Pemerintah RI dalam upaya perlindungan WNI/TKI masih belum selesai,"
Beijing (ANTARA News) - Wakil Ketua II Satgas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Muchtar Arifin mengatakan perlindungan terhadap WNI/TKI di mancanegara masih perlu dimaksimalkan.

"Pekerjaan rumah Pemerintah RI dalam upaya perlindungan WNI/TKI masih belum selesai," katanya, Jumat, serangkaian analisa dan evaluasi penanganan kasus WNI/TKI di Singapura, Hong Kong, Shanghai dan Beijing.

Ia menambahkan instansi pemerintah terkait, pihak swasta, LSM dan seluruh komponen masyarakat harus bekerja sama mencari jalan keluar mengatasi masalah-masalah terkait perlindungan WNI, khususnya TKI/TKW di luar negeri.

Kunjungan Satgas ke beberapa negara itu untuk melihat implementasi proses pemberian advokasi dan bantuan hukum bagi WNI/TKI yang melakukan tindak pidana berat, melalui mekanisme pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) dan penggunaan Buku Besar

Melalui mekanisme itu Perwakilan RI diharapkan dapat melakukan pemutakhiran data dan dengan seksama memonitor perkembangan kasus-kasus yang menimpa WNI/TKI, katanya menambahkan.

Terkait itu, Dubes RI untuk China merangkap Mongolia Imron Cotan menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap upaya-upaya advokasi, analisa dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Satgas Penanganan Kasus WNI/TKI selama masa tugasnya sejak 1 Juli 2012.

Ia mengatakan perwakilan RI pada dasarnya telah memiliki satuan tugas (task force) dalam bentuk "citizen service", yang salah satu fungsinya untuk menangani kasus-kasus hukum dengan ancaman hukuman berat.

"Hasil analisa dan evaluasi Satgas diharapkan dapat memberikan masukan dan dorongan kepada seluruh pihak terkait penanganan kasus WNI/TKI, untuk memperkuat koordinasi dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi," kata Imron.

Ia menambahkan perwakilan RI di Beijing akan terus memonitor serta berkoordinasi dengan "retainer lawyer" dan menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum di negara akreditasi, untuk memaksimalkan hasil advokasi kasus yang tengah berjalan.

"Selain itu, edukasi kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) juga harus terus dilakukan dari waktu ke waktu, untuk mengingatkan seluruh komponen masyarakat agar selalu mematuhi peraturan perundangan di negara tempat mereka bermukim atau berkunjung, serta menghindarkan diri dari kejahatan dan/atau tindak pidana lainnya," tutur Imron.

Pertemuan Dubes RI dan Satgas ditutup dengan penyerahan Buku Besar, sebagai tanda komitmen KBRI Beijing untuk selalu mengupayakan yang terbaik dalam perlindungan kepada WNI/BHI di negara akreditasi, terutama dalam memberikan pendampingan dalam penanganan kasus pidana berat.
(R018/R010)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca