Selasa, 2 September 2014

Permenakertrans nomor 12: pemborongan pekerjaan harus dilaporkan

Selasa, 20 November 2012 23:11 WIB | 7.162 Views
Permenakertrans nomor 12: pemborongan pekerjaan harus dilaporkan
Muhaimin Iskandar (FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan)
Jakarta (ANTARA News) - Terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 19 tahun 2012 mensyaratkan agar perusahaan yang memborongkan pekerjaan harus melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Permenakertrans No 19 tahun 2012 tersebut tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau yang lebih dikenal sebagai Permenakertrans outsourcing.

"Pelaksanaan pemborongan pekerjaan harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan pemberi pekerjaan melaporkan jenis kegiatan yang akan diborongkan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam acara sosialisasi permenakertrans tersebut di Jakarta, Selasa.

Pemborongan pekerjaan itu dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan yang bersifat penunjang dan dalam pelaksanaannya akan mensyaratkan adanya pembuatan alur proses pelaksanaan pekerjaan oleh asosiasi sektor usaha.

Sedangkan dalam pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, atau sering disebut alih daya (outsourcing), Muhaimin menegaskan hanya ada lima jenis pekerjaan yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengaman jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh .

"Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi serta berlaku selama tiga tahun. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas," Muhaimin memaparkan isi permenakertrans.

Permenakertrans tersebut telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 14 November 2012 dan disyahkan oleh Kemeneterian Hukum dan HAM pada tanggal 19 November 2012 dan resmi berlaku sejak diundangkan.

Menakertrans mengatakan dengan peraturan tersebut, maka pekerjaan inti perusahaan tidak boleh dialihkan ke pihak ketiga, tetapi pekerjaan penunjang diperbolehkan.

Sosialisasi mulai dilakukan Menakertrans kepada para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari seluruh Provinsi dan kota/kabupaten se- Indonesia di Hotel Gren Melia Jakarta, Selasa.

"Salah satu pertimbangan diterbitkannya Permenakertrans ini adalah untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh," kata Muhaimin.

Permenakertrans terdiri dari enam bab yang dimulai dengan ketentuan umum, pemborongan pekerjaan, penyediaan jasa pekerja/buruh, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

"Dalam Pemenakertrans ini ditegaskan perusahaan pemborong pekerjaan maupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus berbadan hukum. Untuk perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus berbentuk perseroan terbatas (PT)," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan dalam pelaksanaan hubungan kerja perusahaan harus menjamin adanya jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh (hak cuti, THR, ganti rugi, hak istirahat) serta jaminan perhitungan masa kerja untuk penetapan upah.

Lebih lanjut Muhaimin mengatakan pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang juga melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha.

Dengan terbitnya permenakertrans itu, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja diberi masa transisi dan wajib menyesuaikan dalam 12 bulan.

(A043/Z002) 

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga