Jumat, 22 Agustus 2014

KPPU: Kesepahaman asean dalam kebijakan persaingan penting

Selasa, 26 Juni 2012 09:39 WIB | 3.052 Views
Yogyakarta, 25/6 (ANTARA News) - Kesepahaman negara-negara ASEAN dalam kebijakan persaingan penting untuk menciptakan keadilan ekonomi, kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tadjuddin Noer Said.

"Oleh karena itu, seluruh negara ASEAN pada 2015 ditargetkan sepenuhnya mengadopsi hukum dan kebijakan persaingan nasional," katanya di sela-sela "The 2nd ASEAN High Level Meeting on Competition" (AHLMC), di Yogyakarta, Senin.

Agenda itu, kata dia, dimaksudkan agar kawasan ASEAN bebas dari berbagai praktik monopoli pada tingkat nasional dan regional pada 2015.

Menurut dia, hal itu penting karena di kawasan ASEAN baru enam negara yang telah memiliki otoritas khusus persaingan usaha, yakni Indonesia Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia.

"Sisanya masih berusaha untuk mengembangkan kebijakan dan aspek kelembagaan yang dibutuhkan," katanya.

Berkaitan dengan hal itu, pimpinan lembaga persaingan usaha di ASEAN mengadakan pertemuan untuk meningkatkan komitmen dalam menciptakan wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi dan bebas dari perilaku antipersaingan.

Ia mengatakan, pertemuan itu membahas isu-isu penting dan strategis mengenai implementasi ASEAN Economic Community Blueprint khususnya dalam kerangka hukum dan kebijakan persaingan usaha di kawasan Asia Tenggara menuju Masyarakat ASEAN 2015.

"Secara khusus, pertemuan itu ikut membahas strategi pengintegrasian kebijakan persaingan dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi regional," kata Tadjuddin.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN cukup tinggi dan memberi ruang arus investasi yang lura biasa.

Namun, kondisi itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan posisi dominan atau berkembangnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"Melalui pertemuan tersebut lembaga persaingan di ASEAN dapat menata pasar dengan baik, sehingga mendapatkan keuntungan dan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan kawasan," katanya.

Ia mengatakan, kebijakan persaingan penting diterapkan di kawasan ASEAN agar tersusun langkah strategis bagi setiap negara dalam menata pasarnya, tanpa mengorbankan aspek perlindungan konsumen dan kepentingan nasional.

"Pasar Tunggal ASEAN yang sedang dimatangkan menuntut agar setiap negara memiliki aturan dan kebijakan yang sama khususnya dalam bidang ekonomi dan investasi. Jadi, jangan sampai kita berusaha menerapkan berbagai peraturan, sedangkan negara lain bebas,` kata Nawir.

Anggota KPPU Beny Pasaribu mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN yang tinggi, usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat merupakan variabel yang esensial.

Menurut dia, hal itu dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi para pelaku usaha di kawasan ASEAN khususnya dalam menyongsong era perdagangan bebas.

"Jadi, target membangun dan mengembangkan Komunitas Persaingan Usaha Kawasan atau Regional Competition Community sangat menentukan masa depan ASEAN," kata Beny.

(T.H010/B/B008/B008)

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga