Rabu, 22 Oktober 2014

Ignatius minta Anas bertanggung jawab

| 3.820 Views
id anas diperiksa, pemeriksaan anas, kasus hambalang, korupsi hambalang, anas urbaningrum, andi nurpati, ignatius mulyono
Ignatius minta Anas bertanggung jawab
Anas Urbaningrum (ANTARA/Yudhi Mahatma)
siapa yang mengurus sertifikat itu, dimana ngurusnya, yang mengeluarkan siapa, siapa yang menerima dan diserahkan ke siapa, itu yang perlu dicari"
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono meminta Ketua Umum Partai Demokrat untuk tidak berbelit-belit memberikan keterangan berkaitan dengan kasus Hambalang dan bertanggung jawab demi kebesaran partai itu.

"Sebagai seorang pemimpin harus punya tanggung jawab yang besar bagaimana kita membawa percepatan penyelesaian sehingga Partai Demokrat siap ke 2014 lebih baik. Jangan kita berbeli-belit, gak jelas seperti ini," kata Ignatius kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Anas pernah menyatakan tak pernah menyuruh Ignatius mengurus sertifikat tanah Hambalang. 

"Cobalah bisa tampil dengan jantan bahwa kalau ini dibiarkan menjadikan partai tersandera itu akan menjadi kesadaran penuh dari kita, kalau itu tidak dimiliki kesadaran penuh itu sungguh sangat disayangkan," ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Ia kembali menegaskan tak pernah mengurus soal sertifikat tanah Hambalang. "Saya bukan urus masalah sertifikat sebab kalau berkutat soal sertifikat, itu nggak akan ketemu. Bukan sertifikat yang saya terima dari sestama itu, tapi surat keputusan," kata dia.

Dia menegaskan akan terus menolak jika Anas menyebut sertifikat. "Ini adalah SK Kepala BPN," ujar dia.

Ignatius menjelaskan SK itu keluar pada 6 Januari 2010, sedangkan sertifikatnya keluar pada 20 Januari 2010.

"Yang sekarang saya minta adalah informasi siapa yang mengurus sertifikat itu, dimana ngurusnya, yang mengeluarkan siapa, siapa yang menerima dan diserahkan ke siapa, itu yang perlu dicari, jangan SK," katanya lagi.

Ia menambahkan, SK tersebut diserahkan ke Anas dan sudah diakui Nazaruddin dan Nazaruddin menyerahkan ke Sesmenpora. "Kalau Anasnya tidak mengakui, ya terserah KPK saja, kalau Anas tak mengakui itu hak beliau," kata Ignatius.

 (Zul)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga