Jumat, 22 Agustus 2014

KPPU buru kartel demi sehatnya iklim bisnis

Kamis, 26 Juli 2012 16:45 WIB | 1.543 Views
KPPU buru kartel demi sehatnya iklim bisnis
(ANTARA/M Agung Rajasa)
Jakarta (ANTARA News) - Konsumen di Indonesia kerap harus pasrah karena tak bisa menentukan harga karena sebagian besar pedagang mempraktikan  kartel, yaitu konspirasi pelaku usaha untuk mengatur harga, menentukan wilayah, dan mengatur kuota komoditas.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Anna Maria Tri Anggraini mengemukakan, kartel ditempuh pedagangn ingin mencari untung besar dengan mudah, tak peduli ini merugikan konsumen dan pedagang baru yang ingin bersaing sehat di pasar.

Kartel telah membuat persaingan pasar tidak sehat karena harga-harga ditetapkan oleh para pedagang sehingga konsumen tidak bisa menawar dan memilih karena harganya sama.

"Kalau dia bersaing murni, kan dia bersaing dengan memproduksi barang seefisien mungkin, seefektif mungkin, artinya harganya murah, dan bisa menarik pelanggan. Kalau kartel, nggak usah susah-susah produksi efisien," kata Tri.

Ini seolah mereka bersekongkol untuk "kita kongkalikong aja yuk, kita janjian, jadi kita tetapkan harganya sekian," kata Tri.

Praktik kartel masih berjalan walaupun UU melarangnya, yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU melihat, kartel mengecambah karena sanksi untuk pelaku kartel terlalu ringan, dengan maksimal denda 25 milyar rupiah. "Itu terlalu rendah karena ketika perusahaan besar melakukan kartel, keuntungannya itu bisa triliunan," pandang Tri.

Tri menyebutkan contoh praktik kartel penyedia layanan telepon seluler soal SMS empat tahun lalu yang meraup untung sekitar Rp2 triliun.

"Konsumen itu menderita kerugian karena dia harus menanggung biaya yang seharusnya tidak dia bayar, siapa yang untung? Ya pelaku-pelaku itu," kata Tri.

KPPU mengaku kesulitan mendeteksi praktik kartel karena biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi sehingga sulit dibuktikan di pengadilan.

"Hukum acara di Indonesia baik perdana dan perdata belum bisa menerima pembuktian tidak langsung. Dia maunya kalau bukti ya harus ada agreement, saksi, ahli. Padahal kalau cari saksi siapa yang mau jadi saksi? Bisa dikucilkan kalau dia pelaku usaha. Kalau dia orang dalam bisa diancam sampai membahayakan nyawa," kata dia.

Analisis kesamaan harga, tren naik harga dalam waktu tertentu, dan ketergantungan antarpedagang, belum bisa diterima hakim sebagai bukti tindakan kolusi.

Selain itu, KPPU tidak mempunyai kewenangan menggeledah dan menyita dokumen para pelaku usaha.

"Kadang-kadang ada yang tidak kooperatif ya sengaja meng-keep (mendiamkan). Tetapi kami sekarang menggandeng Polri bila melakukan penyelidikan," kata dia.

Tri juga menambahkan metode untuk mengungkap kartel, yaitu Justice Collaborator yang sudah biasa terjadi di luar negeri. Pelaku yang mengaku dan memberi data pada KPPU akan diringankan hukumannya atau bahkan dibebaskan. Namun, menurutnya, di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur hal itu.

KPPU berencana mendeteksi bidang-bidang strategis yang berpotensi menjadi sarang berlakunya kartel.

Tri mengatakan, KPPU akan terus mengawasi dan melaporkan praktik kartel agar iklim niaga di Indonesia tetap sehat.  (nan)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga