Kamis, 18 Desember 2014

Pemerintah diminta berikan jaminan harga untungkan petani

| 1.469 Views
id wakil rakyat, produk pertanian, harga produk pertanian, anggota dpr, syukur nababan
Penyediaan lahan, subsidi benih dan pupuk semua itu akan sia-sia jika tidak ada jaminan harga oleh pemerintah yang bisa menguntungkan para petani,"
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Syukur Nababan berpendapat, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian harga berbagai produk pertanian yang dihasilkan petani apabila target ketahanan pangan ingin dicapai.

Kepada pers di Jakarta, Selasa, Syukur mengatakan bahwa berbagai program ketahanan pangan yang terus digembar-gemborkan pemerintah itu tidak banyak maknanya apabila tidak ada jaminan harga yang menguntungkan petani atas hasil panen mereka.

"Penyediaan lahan, subsidi benih dan pupuk semua itu akan sia-sia jika tidak ada jaminan harga oleh pemerintah yang bisa menguntungkan para petani," ujarnya.

Dijelaskannya bahwa selama ini para petani harus berjuang sendiri menghadapi tekanan pasar dan pedagang yang terus mempermainkan harga berbagai komoditas pertanian, sementara pemerintah tampak berlepas tangan dari tanggungjawabnya melindungi petani.

Menurut dia, jika pemerintah mampu memberikan kepastian atas harga produk pangan dan pertanian lainnya yang menguntungkan petani, maka tanpa disuruh pun para petani akan berupaya maksimal mengelola usaha taninya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pemerintah harus menjalankan peran sebagai stabilisator harga-harga pangan, diantaranya dengan membeli seluruh hasil panen petani pada saat panen raya dan kemudian mengeluarkan cadangan pangan pada saat musim paceklik.

"Tidak peduli apakah yang menjalankan peran itu Bulog atau apa pun namanya, yang penting harga kebutuhan pokok masyarakat stabil dan petani juga tidak dirugikan," ujarnya.

Negara tidak boleh lemah dihadapan para pedagang dan juga tidak boleh menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar.

Jadi, ia menambahkan, berbagai program untuk ketahanan pangan yang dicetuskan pemerintah seperti penyediaan lahan pertanian, penciptaan sentra-sentra produksi pangan dan subsidi langsung bagi petani untuk benih maupun pupuk tanpa diiringi kebijakan jaminan atas harga produk pertanian, maka semua itu hanya membuka lahan baru untuk korupsi saja.

Pada bagian lain, Syukur Nababan juga mengkritik postur APBN 2013 dan sebagian besar APBD di daerah-daerah yang pada umumnya tidak bersungguh-sungguh menstimulir pertumbuhan ekonomi karena porsi untuk pembangunan infrastruktur sangat minimal.

"Bisa dikatakan APBN dan APBD itu hanya sekadar untuk pencitraan saja karena alokasi terbesar justru untuk program bantuan-bantuan sosial yang tidak berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya.
(ANT)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga