Selasa, 21 Oktober 2014

Jubir Hartati bantah dugaan suap Bupati Buol

| 3.317 Views
id korupsi hutan, tersangka Amran Batalipu, wakil ketua kpk, bambang widjojanto, bupati buol, jubir hartati, M Al Khadziq,
Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Hartati Murdaya Poo, M Al Khadziq, membantah dugaan suap yang dituduhkan kepada PT Hardaya Inti Plantation, perkebunan kelapa sawit milik Hartati, terhadap Bupati Buol, Amran Batalipu, untuk menerbitkan surat rekomendasi hak guna usaha.

"PT Hardaya Inti Plantation tidak terlibat penyuapan, gratifikasi, atau tindak pidana apapun terkait dengan rekomendasi hak guna usaha (HGU), karena sebenarnya rekomendasi HGU akan tetap diterbitkan oleh instansi yang berwenang, mengingat perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan," kata Khadziq dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bahkan, kata dia, secara normatif sudah semestinya surat rekomendasi HGU diberikan kepada PT Hardaya Inti Plantation yang telah beroperasi di Buol, Sulawesi Tengah, sejak 1995, karena lahan sudah ditanami kelapa sawit, sudah memproduksi CPO, sudah mampu menyerap ribuan tenaga kerja, dan sudah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi kemajuan daerah setempat.

Apalagi, lanjut dia, kehadiran PT Hardaya Inti Plantation ke Buol setelah pemerintah daerah setempat menarik investor ke daerah terpencil tersebut dengan memberi lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995.

Menurut Khadziq yang perlu diluruskan adalah surat rekomendasi HGU bukan pemberian lahan perkebunan yang baru, juga bukan pemberian HGU itu sendiri.

"Oleh sebab itu rekomendasi HGU tersebut sesungguhnya tidak memiliki nilai yang signifikan dimana untuk mendapatkannya harus ditukar dengan uang senilai miliaran rupiah seperti diberitakan oleh media massa. Sehingga terlalu naif jika PT Hardaya Inti Plantation dikatakan berniat melakukan suap senilai miliaran hanya untuk mendapat surat rekomendasi HGU yang sesungguhnya tidak memiliki nilai signifikan tersebut," katanya.

Ia pun menjelaskan bahwa saat ini PT Hardaya Inti Plantation tidak sedang membuka lahan perkebunan yang baru, tidak sedang memperluas lahan perkebunannya, tidak sedang mengurus ijin lahan perkebunan yang baru, dan tidak sedang mengurus izin perluasan lahan perkebunan di kabupaten tersebut.

Pada kesempatan yang sama Khadziq juga menyayangkan pencekalan Hartati oleh imigrasi atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK terlalu terburu-buru merekomendasikan pencekalan tersebut.

"Langkah ini terkesan berlebihan dan prematur karena rekomendasi pencekalan dikeluarkan jauh sebelum KPK meminta keterangan Bupati Buol Amran Batalipu itu sendiri," katanya.

Dikatakannya, rekomendasi pencekalan Hartati diumumkan KPK pada 3 Juli 2012, sedangkan Bupati Buol baru ditangkap oleh KPK pada 6 Juli 2012.

"Jika yang menjadi alasan pencekalan adalah adanya kekhawatiran yang bersangkutan akan pergi ke luar negeri, maka hal itu tidaklah beralasan dan mencerminkan adanya kesalahpahaman terhadap siapa sebenarnya sosok Ibu Hartati Murdaya yang sesungguhnya," katanya.

Dikatakannya, Hartati Murdaya adalah sosok pribadi yang sangat nasionalis-religius yang lahir, hidup, dan matinya untuk Indonesia, sehingga tidak mungkin akan lari hanya gara-gara masalah seperti ini.

Hartati, lanjut Khadziq, juga seorang warga negara yang taat hukum dan senantiasa menghormati segala proses hukum, termasuk yang saat ini sedang berlangsung di KPK.

"Ibu Hartati Murdaya mendukung semua tugas KPK untuk membongkar korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya, karena masalah pemberantasan korupsi juga merupakan program utama dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono," katanya.
(S024/Z002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga