Kamis, 31 Juli 2014

Legislator usulkan regulasi keuangan

Senin, 30 Juli 2012 21:24 WIB | 2.148 Views
Legislator usulkan regulasi keuangan
Fahri Hamzah. (FOTO. ANTARA)
Denpasar (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR Fahri Hamzah mengusulkan regulasi tentang sistem keuangan anggota legislatif untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Jika uang yang menjadi akar budaya anggota legislatif saat ini dan kelonggaran itu dibiarkan terus, maka dari 560 anggota DPR akan lahir 560 cara korupsi," katanya dalam Rapat Koordinasi Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu di Denpasar, Senin.

Ia menganggap pemberantasan korupsi akan sia-sia kalau keuangan anggota legistlatif dan eksekutif tidak diatur atau diperbaiki karena kekuasaan yang menumpuk akan menjadi sumber penyimpangan.

"Tidak ada perbaikan dengan penindakan. Tindakan memperbaiki korupsi adalah dengan pencegahan sebagaimana mandat UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

Kasus Nazarudin, dia contohkan sebagai akibat kelemahan regulasi sehingga akhirnya negara yang dirugikan. Fahri tidak menafikan bahwa selama ini hampir semua bendahara partai politik difungsikan untuk mencari uang oleh partainya masing-masing.

"Untuk tahun ini saja sekitar Rp1.500 triliun uang lewat di depan Badan Anggaran DPR, sedangkan per sekali reses anggota DPR hanya diberikan kewenangan Rp30 juta. Selama ini, tidak ada regulasi tentang uang pada DPR, sedangkan harus mencium uang lewat sedemikian besarnya," ucapnya.

Akibat belum ada regulasi yang jelas mengatur pola keuangan anggota DPR, maka kata Fahri, korupsi akan tetap merajalela dan dicari celah-celah penyalahgunaan.

"Ciptakan undang-undang atau regulasi yang menghapus area abu-abu penyalahgunaan keuangan negara, baru kemudian memperbaiki karakter pemimpinnya," kata wakil rakyat dari Nusa Tenggara Barat itu.

Ia menambahkan, demokrasi sesungguhnya akan mengurangi secara signifikan korupsi. "Namun, keadaannya saat ini di masa transisional setelah reformasi, korupsi masih merajalela, karena kebebasan tidak diikuti regulasi. Problem transisional yang gagal ditata sehingga seolah menjadi bangsa kita sebagai bangsa maling," ujar Fahri Hamzah.***1***



(T.KR-LHS/B/M038/M038) 30-07-2012 21:24:44

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga