PRT layak dapat THR

Rabu, 15 Agustus 2012 02:25 WIB | 3900 Views

PRT layak dapat THR

Ilustrasi. Sejumlah pekerja mengantri saat pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran di pabrik rokok PT. Djarum, Kudus, Jateng, Jumat (3/8). Pembagian THR kepada 54 ribu buruh rokok tersebut guna meringankan beban buruh dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama Ramadhan dan Lebaran. (FOTO ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

Tunjangan hari raya (THR) merupakan hak pekerja atas kontribusi yang telah diberikan kepada majikan atau perusahaan sehingga jangan sampai ada majikan atau perusahaan yang mengelak untuk memberikan THR tersebut,"
Berita Terkait
Tanjungpinang (ANTARA News) - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, berpendapat, pembantu rumah tangga layak mendapat tunjangan hari raya dari majikannya.

"Tunjangan hari raya (THR) merupakan hak pekerja atas kontribusi yang telah diberikan kepada majikan atau perusahaan sehingga jangan sampai ada majikan atau perusahaan yang mengelak untuk memberikan THR tersebut," kata Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Bintan, Parlindungan Sinurat, di Tanjungpinang, Selasa.

Ia mengatakan, pemberian THR dari majikan dalam rumah tangga kepada pekerja rumah tangga (PRT), Penjaga Toko, ataupun Warung sejauh ini belum menjadi kewajiban, dan belum diatur dalam peraturan pemerintah. Meski demikian, cukup banyak juga majikan dalam rumah tangga yang sudah biasa memberikan uang atau bingkisan Lebaran kepada PRT-nya dan menyebutnya sebagai THR.

Selain para pekerja dan buruh di sektor formal, para PRT, penjaga toko, warung pun selayaknya juga mendapat tunjangan hari raya (THR) dari majikannya.

"Memang pemberian THR dari majikan dalam rumah tangga kepada PRT, penjaga toko atau warung sejauh ini belum menjadi kewajiban, dan belum diatur dalam peraturan pemerintah. Tapi THR ini harus diberikan oleh majikan atau perusahaan kepada pekerjanya agar mereka juga dapat menikmati hari besar keagamaan dan memenuhi kebutuhannya," ungkapnya.

Menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2012 ini, FSPMI Bintan menganjurkan kepada masyarakat yang mempekerjakan PRT di dalam rumah tangganya, penjaga toko, maupun warung agar memberi THR kepada pekerjanya. Pekerja yang berhak menikmati THR itu tidak hanya yang bekerja di perusahaan besar (sektor formal), melainkan juga nonformal.

"Penjaga toko maupun warung juga harus diberikan THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sinurat mengemukakan, FSPMI Bintan juga mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah kabupaten/kota di Kepri untuk dapat melakukan dan mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat bijak berupa Surat Edaran sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Jawa timur, Hasan Aminuddin. Bupati Probolinggo mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 560/1450/426.104/2012 Tanggal 26 Juli 2012 Perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2012.

Di dalam Surat Edaran tersebut disebutkan, perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerjanya yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih tanpa membedakan status hubungan kerjanya baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun pekerja harian lepas (sebagaimana kriteria Kepmenakertrans RI No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT).

Dari pengaduan masyarakat yang masuk kepada Posko Pengaduan Advokasi THR yang didirikan oleh FSPMI Bintan tercatat bebarapa masalah THR antara lain, PRT yang telah bekerja di atas tiga bulan misalnya 10 bulan, oleh majikan belum layak dapat THR karena belum satu tahun bekerja. Penjaga toko, sudah bekerja 18 bulan, tapi karena cuti melahirkan dan masuk kerja kembali awal bulan Agustus 2012 maka dianggap bekerja baru jalan 1 bulan dan tidak layak dapat THR.

Pekerja subkontraktor, pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 5-7 tahun, tapi majikan atau pengusaha hanya memberikan 1 kotak minuman kaleng sebagai THR. Pekerja "outsourcing", pekerja tambang menjelang lebaran menutup sementara usahanya dan akan operasional kembali setelah lebaran.

Sementara tidak ada pemutusan hubungan kerja. Pengakhiran kontrak kerja 35 hari sebelum hari raya keagamaan, sementara perusahaan masih merekrut pekerja baru.

"Melihat pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan Advokasi THR FSPMI Bintan, kami juga menghimbau kepada majikan atau pengusaha agar jangan curang untuk mencari keuntungan dengan cara `save cost` atau mengurangi pengeluaran dengan cara-cara yang tidak terpuji," katanya.

Menurut dia, permasalahan tersebut adalah persoalan serius yang harusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah tanggap dan dapat mengantisipasinya lebih awal, misalnya dengan mengeluarkan imbauan atau surat edaran.

"Kami juga berterima kasih kepada perusahaan (sektor formal) yang telah melakukan kewajiban THR sesuai Peraturan Menteri Nomor KEP-04/MEN/1994 tentang THR. Karena sejauh ini Posko Pengaduan Advokasi THR FSPMI Bintan tidak menerima pengaduan THR dari pekerja atau buruh pada perusahaan-perusahan besar atau sektor formal," katanya.

(KR-NP/E001)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Komisi IV bahas perkebunan

Komisi IV bahas perkebunanKomisi IV DPR RI akan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mengelola industri perkebunan ...

Legislator minta pemerintah awasi pembagian THR

Legislator minta pemerintah awasi pembagian THRAnggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan ...

1.000 anak yatim piatu mendapat pengetahuan kedirgantaraan

1.000 anak yatim piatu mendapat pengetahuan kedirgantaraanSebanyak 1.000 anak yatim piatu dari berbagai wilayah di Jabotabek mendapatkan pengetahuan kedirgantaraan melalui ...