Selasa, 29 Juli 2014

Ditjen Pajak: pengenaan pajak UKM untuk edukasi

Selasa, 14 Februari 2012 20:17 WIB | 4.034 Views
Ditjen Pajak: pengenaan pajak UKM untuk edukasi
Dedi Rudaedi (pajak.go.id)
Jakarta (ANTARA News) - Pejabat Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam rangka proses pembelajaran.

"Ini lebih untuk memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan, jadi kalau nanti mereka jadi besar ada kewajiban yang harus ditunaikan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dedi Rudaedi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, aturan baru itu akan memberikan kemudahan dan keringanan pajak bagi para pengusaha UKM karena sebelumnya beban pajak untuk UKM adalah 25 persen dari laba yang diperoleh.

"Kalau punya segitu maka akan diberikan insentif tadinya 25 persen dari laba, sekarang lebih rendah hanya 14 persen dari omzet," ujarnya.

Saat ini pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang beromzet Rp600 juta setahun, namun Ditjen Pajak berencana menurunkan batas PKP menjadi beromzet Rp300 juta per tahun.

Sedangkan pengusaha yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau di bawah Rp15,8 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak.

"Jadi jangan dibilang kita tetap kenakan pengusaha yang dapatnya cuma 100 perak. Tidak, karena kan ada PTKP," kata Dedi.

Sebelumnya Dirjen Pajak, Fuad Rachmany mengatakan pemberian fasilitas perpajakan yang memudahkan itu dilatarbelakangi kecenderungan pengelolaan UKM yang umumnya dilakukan oleh pemilik usaha.

Ditegaskan Fuad, perhitungan pajak bagi UKM dihitung bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, melainkan total omzet pada akhir tahun.

"Kira-kira pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar satu persen dan PPh (pajak penghasilan) juga sebesar satu persen," kata Fuad.

Tarif itu diberlakukan untuk UKM dengan omzet Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar, sedangkan UKM dengan omzet di bawah Rp300 juta akan dikenai tarif setengah persen.

"Prinsipnya adalah asas keadilan bahwa semua orang yang berpendapatan di atas PTKP harus kena pajak," tegas Fuad.
(T.S034/A039)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga