Kupang, NTT (ANTARA News) - Satu "resiko" kawasan perbatasan negara bertetangga adalah banyak kendaraan dari negara tetangga mengisi BBM di wilayah kita dengan harga subsidi. Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara, menganggap penting menyiapkan SPBU khusus untuk kendaraan dari negara Timor Timur (Timor Leste). 

Tiap hari mudah ditemukan antrean kendaraan beplat nomor TL dasar warna putih (plat kendaraan negara Timor Timur) di SPBU di Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kedua kabupaten di NTT itu berbatasan langsung dengan negara Timor Timur.

Sekali mengisi tangki bensin, mereka bisa menghabiskan puluhan liter bensin atau solar. Mobil-mobil mereka banyak bertipe jip dengan kapasitas mesin di atas 2.500 cc. Harga BBM di negara Timor Timur tidak dikenai subsidi alias mengikuti harga BBM internasional dengan investor perminyakan dari Australia dan China. 

Pengemudi atau pemilik mobil-mobil dari negara Timor Timur itu membayar premium atau solar kita dengan harga subsidi untuk masyarakat Indonesia. Jikapun tidak di SPBU-SPBU, mereka membeli BBM dari penjual eceran di pinggir-pinggir jalan seharga Rp5.000 seliter.

"Kalau kendaraan dari luar negeri juga ikut menikmati BBM bersubsidi, maka jatah untuk rakyat akan berkurang dan itu bisa menimbulkan kelangkaan BBM," kata Matara.

Dia menyatakan, kenyataan ini bisa menimbulkan dampak sosial dan potensi merugikan lain. 
"Sebagian masyarakat kita harus menggunakan BBM non subsidi sementara kendaraan dari luar negeri bisa menggunakan BBM bersubsidi, khan..bisa menimbulkan kecemburuan," katanya.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, secara terpisah mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menyiapkan perangkat aturan tersendiri bagi kendaraan dari negara Timor Timur yang membeli BBM di provinsi itu.

(B017/Z002)