Selasa, 21 Oktober 2014

APJATI: PPTKIS NTT belum maksimal lindungi TKI

| 5.503 Views
id perlindungan tki, cabut izin pptkis, asosiasi pengusaha jasa tki
APJATI: PPTKIS NTT belum maksimal lindungi TKI
Logo APJATI. (binamandiri.com)
Kupang (ANTARA News) - Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Nusa Tenggara Timur Abraham Paul Liyanto, mengatakan, 98 Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di NTT, belum melaksanakan fungsi perlindungan bagi TKI di luar negeri.

"Ini terjadi karena banyak PPTKIS yang ada di NTT, hanya sebatas agen dari PPTKIS yang ada wilayah lain, sehingga TKI/TKW yang direkrut dari NTT selanjutnya ditempatkan ke luar negeri sudah tidak menjadi tanggungjawab perekrut tadi," katanya di Kupang, Senin.

Ia mengatakan hal tersebut, terkait komitmen dari perusahaan PPTKIS untuk meningkatkan aspek perlindungan terhadap TKI yang diberangkatkan ke luar negeri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perusahaan PPTKIS harus mengutamakan aspek perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.

"Tugas perlindungan sering kali dipahami hanya menjadi domain pemerintah, padahal perlindungan TKI juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk PPTKIS sebagai perusahaan yang melakukan penempatan ke TKI luar negeri," kata Menakertrans seusai mengadakan pertemuan dengan pengurus APJATI di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, pekan kemarin.

"Semua pihak yang terkait dengan penempatan TKI harus menyamakan misi dan visi untuk mengutamakan aspek perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kasus-kasus yang merugikan TKI," kata Menakertrans.

Menurut Paul Liyanto, dari sekitar 565 PPTKIS yang terdata di Kemenakertrans, 99 diantaranya tercatat di APJATI NTT.

Dari 99 PPTKIS yang ada di NTT itu, 98 unit lainnya tidak memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di NTT, sehingga perekrutan calon TKI/TKW tidak diikuti dengan pelatihan untuk memperkaya ketrampilan sebelum ditempatkan ke negara tujuan.

Sehingga pada tahun kemarin mendapat peringatan langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTTT selaku pemegang hak atas izin bagi PPTKIS itu, karena diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam perizinan tersebut.

Anggota DPD RI itu menyebut laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT bahwa sebanyak 31 dari 77 PPTKIS dilarang beroperasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena surat izin pengerah (SIP) telah dicabut dan wilayah operasionalnya telah dibekukan.

Larangan tersebut didasarkan pada Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No16/MEN/VII/2009 tentang Surat Izin Pengerah.

Menurut dia, izin tersebut diberikan kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah dengan jumlah tertentu untuk selanjutnya dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jabatan dan jangka waktu tertentu.

Apabila izin tersebut tidak lagi diberikan, maka dengan sendirinya PPTKIS tersebut tidak boleh melakukan aktivitas di wilayah tertentu yang selama ini menjadi wilayah operasionalnya.

Ia menyebut dari 31 perusahaan tersebut, 18 diantaranya izinnya dan wilayah operasionalnya dibekukan oleh pemberi izin sedangkan sisanya izinnya belum diperpanjang, kantor cabangnya ditutup oleh perusahan induk dan masalah teknis lainnya.

"Kalau seperti ini, maka upaya untuk melakukan perlindungan secara maksimal akan sangat sulit, sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk mencegah bertambahnya kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri," katanya.

Ketika terjadi kekerasan terhadap TKI yang berdampak pada penghilangan nyawa manusia, maka pemerintah yang justru menjadi "kambing hitam" karena dinilai tidak melindungi warganya yang sedang mengais rezeki di luar negeri. (ANT)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga