Selasa, 2 September 2014

Anggaran K-BUMN 2013 tak sampai Rp150 miliar

Selasa, 5 Juni 2012 00:23 WIB | 3.899 Views
Anggaran K-BUMN 2013 tak sampai Rp150 miliar
Menteri BUMN Dahlan Iskan (FOTO ANTARA)
Jakarta, 4/6 (ANTARA) - Pagu Indikatif Kementerian BUMN 2013 sebesar Rp142,688 miliar, menyusul Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan nomor 0096.M.PPN/03/2012 dan S-214/MK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012.

"Dana ini akan dialokasikan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis lainnya sebesar Rp86,365 miliar serta pembinaan BUMN Rp56,322 miliar," kata Menteri BUMN Dahlan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di gedung DPR MPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut Dahlan, anggaran itu untuk program atau kegiatan unit eselon I pada tahun 2013, antara lain:

1. Sekretaris Kementerian BUMN

Dengan program reformasi birokrasi (lanjutan), peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM Kementerian BUMN, uji kepatuhan dan kelayakan calon direksi dan dewan komisaris, peningkatan sarana dan prasarana, penyusunan dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres 5/2004.

2. Deputi yang membidangi BUMN

Dengan program perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja BUMN, profitisasi dan restrukturisasi BUMN, serta peningkatan belanja modal.

3. Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis

Dengan program Inpres "rightsizing" BUMN dan implementasinya, pelaksanaan privatisasi BUMN, peningkatan pengelolaan penyaluran PKBL, peningkatan sinergi BUMN, penyediaan data dan informasi yang akurat dan handal, serta optimalisasi aset BUMN untuk mendukung peningkatan kinerja.

Pada tahun ini, lanjut Dahlan, dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran 2012, pagu Kementerian BUMN tahun 2012 dikurangi sebesar Rp31,471 miliar, sehingga pagu 2012 yang semula Rp142,68 miliar menjadi Rp111,26 miliar.

Pengurangan pagu sekitar Rp31,42 miliar ini diambil dari pos-pos sebagai berikut:

1. Pengurangan kegiatan rapat koordinasi sebesar Rp9,1 miliar atau 28,96 persen

2. Pengurangan dari pos perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp4,6 miliar atau 14,58 persen

3. Pengurangan dari pos perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp3,1 miliar atau 9,98 persen

4. Pengurangan dari pos belanja jasa konsultan/pihak ketiga yang kurang prioritas Rp13,5 miliar atau 43,06 persen

5. Pengurangan dari kegiatan-kegiatan lain (honor, ATK, dan lain-lain) sebesar Rp1,1 miliar atau 3,42 persen.
(KR-SSB/D007) 

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga