Minggu, 21 Desember 2014

Ketika gondang mengalunkan kedaulatan yang hilang

| 6.026 Views
id kedaulatan pangan, neoliberalisme, pasar bebas, ironi pembangunan, pertanian, alih fungsi lahan, kesenian tradisional
Berpuluh juta petani yang dulunya mandiri dengan mengembangkan tanaman pangan lokal kini bergantung pada korporasi"
Bandung (ANTARA News) - Mimih berdandan tidak seperti biasanya Sabtu pagi itu.  Perempuan berusia 65 tahun itu mengenakan kebaya terbaiknya dari bahan brokat berwarna hijau terang.

Kepala nenek ini telah berhias uban terselubung kerudung tipis berwarna jingga. Bibirnya dipulas warna merah menyala tiada berhenti tersenyum memekarkan rautnya telah dipenuhi guratan usia.

Sejak pukul 07.00, Mimih telah bersiaga di tepi Jalan Dago Pojok, Bandung, untuk merayakan festival seni budaya bertajuk "Bandung CreACTive: Road To Kampung Kreatif 2012" yang menampilkan berbagai permainan anak tradisional hampir punah dan aneka kesenian Sunda.

Bersama sekelompok perempuan, Mimih terlihat bersemangat memeragakan Gondang, satu kesenian yang berakar dari tradisi kehidupan agraris masyarakat Sunda. 

Gondang yang beralunan merdu bertalu-talu bukan berasal dari peralatan musik, tetapi dihasilkan dari tumbukan bernada dari alu dan lesung, peralatan dari kayu untuk menumbuk padi ketika mesin giling belum jamak digunakan oleh petani.

Tangan keriput Mimih masih kuat menumbukkan alu ke dalam lesung. Gema gondang segera mengundang kenangan masa lalu yang masih tersimpan rapi dalam benak Mimih ketika kesenian itu bukanlah pertunjukan belaka, tetapi tradisi yang dilakoni setiap menyambut masa panen.

"Dulu Gondang dimainkan di pinggir sawah setiap panen untuk memeriahkan suasana," kata Mimih dalam Bahasa Indonesia bercampur Bahasa Sunda.

Perempuan yang dikaruniai 13 anak, 12 cucu, dan dua cicit itu adalah warga asli Dago Pojok, sebuah kawasan di Bandung Utara yang kini telah menjelma hunian padat dan disesaki bangunan beton sampai pelosok gang kecil, nyaris tidak menyisakan lahan kosong.

Tersisih

Pada era 1950an, tanah kelahiran Mimih yang bersisian dengan aliran Sungai Cikapundung itu adalah area persawahan yang dirimbuni pohon bambu.

"Di sana tadinya sawah semua," kata Mimih menunjuk deretan perumahan, "Dulu Sungai Cikapundung masih jernih sekali, airnya masih bisa untuk masak".

Senyuman Mimih terus memekar di sela alunan gondang yang menghidupkan lagi ingatan tentang kemeriahan panen berpuluh-puluh tahun lalu. 

Mimih biasa menyajikan nasi tumpeng lengkap dengan aneka lauk pauk sebagai tanda bersyukur untuk disantap bersama para tetangga. Hasil panen dibaginya dengan tetangga yang tidak memiliki sawah.

"Kasihan soalnya," ucap Mimih lirih, "Tidak akan habis juga kalau disimpan untuk sendiri".

Dahulu, Mimih mempunyai sawah yang dipanen dua kali dalam setahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga besarnya. 

Mimih masih mengingat lezatnya nasi yang dihasilkan dari padi tumbuh di sawah sendiri, dari benih yang disisihkan setiap panen, dari gabah yang ditumbuknya sendiri di antara alunan gondang.

"Nasinya pulen sekali, enak. Jauh lebih enak dibanding nasi yang sekarang saya makan," kata Mimih yang kini mengonsumsi "beras untuk rakyat miskin" yang populer disebut raskin.

Setelah sawahnya terjual, Mimih sekarang cuma memiliki sebuah rumah kecil yang terselip di antara perkampungan padat. 

Sebuah kisah klasik tentang warga asli yang tersudut ke pinggiran oleh derasnya arus pendatang di sebuah kota yang bergegas ingin membangun.

Sawah-sawah tinggal cerita. Menyisakan seorang Mimih yang hanya bisa mengenyam kelezatan nasi berkualitas baik dalam ingatan saja.

Dominasi asing

Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional yang menyuplai kebutuhan beras ke provinsi sekitarnya, termasuk Jakarta.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Jawa Barat sebagai koridor kawasan pangan atau "Food Estate" yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010.

Dibutuhkan dana tidak kurang dari Rp4,6 triliun untuk mewujudkan MP3EI di seluruh wilayah Indonesia yang dibagi enam koridor sesuai potensi dan kekayaan sumber daya alam masing-masing kawasan.

51 persen dari pendanaan itu akan berasal dari penanaman modal swasta, baik swasta dalam negeri maupun asing. Karena itu, pemerintah giat mempromosikan MP3EI untuk menarik minat investor.

Sekarang ini pun, Walhi Jawa Barat mencatat industri pertanian di bumi Priangan telah dikuasai perusahaan asing dari hulu ke hilir.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menyatakan penguasaan lahan pertanian oleh perusahaan asing ini merata hampir di seluruh Jawa Barat, mulai Bandung Selatan, Bandung Timur, Subang, Purwakarta, sampai Tasikmalaya.

Ia mencontohkan produksi dan distribusi sayuran seperti tomat, cabai, seledri, dan bawang di kawasan Garut dan Lembang yang disebutnya telah dikuasai perusahaan-perusahaan seperti Heinz ABC, dan Del Monte. Sedangkan Cargill dan Charoen Pokphand menguasai produksi dan distribusi kacang-kacangan, jagung, dan serelia di Bandung Timur, Subang, dan Purwakarta.

Bidang saprotan juga tidak lepas dari incaran asing.  Di sini, Ciba Geigy dari Jepang, BASF dan Bayer dari Jerman, serta Novartis dari Amerika Serikat menguasai jalur distribusi pestisida. 

Hal serupa terjadi di sektor pembenihan dengan hadirnya Monsanto yang mengembangkan bibit jagung dan kedelai, serta beberapa perusahaan Jepang untuk bibit sayuran.

Dominasi perusahaan asing dari hulu ke hilir tersebut, menurut Dadan, mengakibatkan produk pangan hanya dipandang komoditas perdagangan yang harganya rentan berubah sesuai kondisi pasar. 

Hal itu telah terbukti oleh naiknya harga komoditas pangan akibat permintaan pasar dunia yang tinggi untuk industri biofuel.

Ironi

"Modal pertanian korporat tidak diorientasikan pada kebutuhan pangan masyarakat lokal serta pengembangan tanaman pangan lokal," kata Dadan.

Dominasi lahan pertanian oleh perusahaan asing ini, menurut Dadan, telah menghilangkan kedaulatan petani untuk mengatur sistem pertaniannya sendiri. Akibatnya, kedaulatan pangan pun sulit terwujud. 

Dadan mencatat laju alih fungsi lahan pertanian yang tadinya dimiliki rakyat menjadi dikuasai perusahaan asing mencapai 11,2 persen dalam lima tahun terakhir.

"Saat ini pangan hanya dipandang sebagai sekedar komoditas yang diperdagangkan, bukan hak yang harus dipenuhi. Berpuluh juta petani yang dulunya mandiri dengan mengembangkan tanaman pangan lokal kini bergantung pada korporasi dengan pola pengembangan ekspor global," tuturnya.

Karena itu, Dadan berharap pemerintah berhati-hati dalam mengembangkan MP3EI agar kedaulatan pangan tidak jatuh ke tangan pemodal asing, apalagi sektor pertanian menduduki posisi strategis di Jawa Barat yang menyerap tenaga kerja sebesar 43 persen.

Hak atas pangan adalah bagian dari hak asasi manusia yang meliputi jaminan kontinuitas, kualitas, dan aksesbilitas seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya.

Negara wajib merumuskan kebijakan pangan yang menjamin produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berkelanjutan bagi setiap orang, seperti diatur UU tersebut.

Kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi kehidupan bangsa berbudaya. Apabila tidak, masa depan bangsa ini akan seironis kehidupan seorang Mimih. 

Jangan biarkan alu hanya menumbuk lesung kosong dan gondang menjadi alunan kenangan tentang kemandirian pangan bangsa ini di masa silam. 

(D013/A011)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga