Rabu, 24 September 2014

Diplomat: SFM harus mampu sejahterakan rakyat

Selasa, 12 Juni 2012 22:41 WIB | 4.630 Views
Diplomat: SFM harus mampu sejahterakan rakyat
Duta Besar LBBP Republik Federasi Brasil Paulo Alberto da Silveira Soares (FOTO.ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Pengelolaan hutan berkelanjutan (SFM) harus mampu mendukung keberlanjutan bisnis dan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata seorang diplomat asing.

"Jika fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial mampu dilaksanakan dalam pengelolaan kawasan hutan, implementasi bisnis sesuai dengan kaidah SFM dapat berjalan dengan baik dan tumbuh bersama masyarakat," kata Duta besar Brasil untuk Indonesia Paulo Alberto da Silveira di Jakarta, Selasa.

Indonesia dan Brasil dinilainya cukup responsif dalam melaksanakan kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat (sosial forestry). Hanya saja, menurut dia, Indonesia masih memerlukan waktu untuk terus berjuang demi membuktikan keberhasilan konsep ini.

"Memang tidak mudah menerapkan `social forestry` karena banyak persoalan dalam pelaksanaannya, termasuk ketidakpuasan banyak pihak," kata Paulo.

Sementara itu, pengamat lingkungan Emil Salim mengatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaran Rio+20 adalah adanya kesepahaman mengenai perlunya harmonisasi dan saling menghormati antara kepentingan bisnis dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.

"Oleh karena itu, pelaksanaan konsep manajemen hutan lestari dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi isu penting," katanya.

Menurut Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta W. Kamdani, sektor swasta Indonesia telah mulai berperan dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Konsep inilah yang telah dan akan terus dikembangkan dunia usaha Indonesia, katanya.

"Konferensi Rio+20 menjadi bentuk kesepahaman dunia untuk melasanakan pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama dan saling mendukung. Kita bisa belajar dari negara lain yang sudah lebih dahulu maju dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan untuk kemudian menerjemahkannya dalam perspektif bisnis Indonesia," kata Shinta.

Pada kesempatan yang sama, Preskom Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah menerapkan SFM dengan fokus pada kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di dalam area konsesinya di Riau.

Menurut salah satu anggota pendiri IBCSD itu, areal yang memiliki NKT di kawasan hutan yang dikelola RAPP dan mitranya mencapai 19 persen dari total areal konsesi.

"Pendekatan NKT sangat penting bagi kami untuk melakukan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan kegiatan usaha yang berkelanjutan," katanya.

Sampai saat ini, kata Tony, peneliti independen telah melakukan lebih dari 36 kajian terkait dengan NKT yang ada di kawasan konsesi RAPP.

"Kami juga bekerja sama dengan Tropenbos Indonesia untuk mengkaji NKT di seluruh Semenanjung Kampar. Hasil kajian ini telah dipresentasikan di beberapa forum internasional, seperti di Wageningen Belanda pada tahun 2010 dan Kota Kinabalu Malaysia pada tahun 2011," kata Tony Wenas.
(A027/D007)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga