Rabu, 3 September 2014

Polda Metro limpahkan laporan DPT ke Panwaslu

Rabu, 20 Juni 2012 23:23 WIB | 1.615 Views
Polda Metro limpahkan laporan DPT ke Panwaslu
Kombes Pol. Rikwanto (FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani)
Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan laporan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta kepada pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

"Polda Metro Jaya akan melimpahkan laporan Panwaslu agar dikaji terlebih dahulu," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Rabu.

Rikwanto mengatakan, pihak Panwaslu DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk membahas dan mengkaji laporan penggelebungan DPT.

Selanjutnya, pihak Panwaslu akan membahas dan menentukan laporan kisruh DPT tersebut, termasuk pelanggaran administrasi atau tindak pidana.

Rikwanto mengungkapkan, apabila Panwaslu DKI Jakarta menentukan laporan kisruh DPT termasuk kategori tindak pidana, maka akan menyerahkan kepada kepolisian, guna diproses secara hukum.

"Tentunya Panwaslu akan menyerahkan hasil analisa kepada polisi, jika terdapat unsur pidananya," ujar Rikwanto.

Sebelumnya, empat tim sukses pasangan calon gubernur/calon wakil gubernur melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Dinas Suku Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dugaan penggelembungan jumlah DPT kepada Polda Metro Jaya, Senin (18/6).

Keempat pasangan cagub/cawagub yang melaporkan soal DPT, yakni pasangan independen Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria.

Kemudian pasangan yang diusung partai politik, yaitu Alex Noerdin-Nono Sampono didukung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Kemudian pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok (PDIP dan Gerindra), serta Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini (PKS).

Tim pengacara pasangan Cagub Alex Noerdin-Nono Sampono, Erbe J Bangkit menjelaskan dokumen Data Peserta Pemilih Pemilu Potensi (DP4) dari Disdukcapil ke KPU, terdapat persoalan.

Para tim sukses pasangan Cagub DKI Jakarta menemukan tujuh pelanggaran pada penetapan DP4 tersebut.

"Salah satu temuannya terdapat 400 ribu lebih data yang tidak valid," ujar Erbe.
(T014/Z002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga