Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkonsultasi dengan para ahli dan pihak terkait mengenai pengelolaan dukungan dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung KPK baru.

"Dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK tidak ditolak, namun kami harus mendiskusikan dengan para ahli, dan bukan KPK yang akan mengelola dana masyarakat tersebut," kata Wakil Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Bambang menjelaskan kendati masalah partisipasi publik sudah tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang KPK dan tindak pidana korupsi namun KPK tetap akan terlebih dulu mengkaji tata cara pengelolaan dukungan pendanaan dari publik.

"KPK juga harus berhati-hati terkait hal ini," tambah Bambang.

Pimpinan KPK sebelumnya menyebutkan bahwa gedung yang saat ini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tak lagi memadai untuk menampung seluruh pegawai KPK yang berjumlah sekitar 730 orang.

KPK mengajukan rencana pembangunan gedung baru untuk mendukung aktivitas. Beberapa politisi dari Komisi III DPR RI menyatakan mendukung pembangunan gedung baru tersebut, namun hingga saat ini rencana yang sudah diajukan sejak dua tahun lalu itu belum terwujud.

Sejumlah komponen masyarakat, termasuk pedagang kaki lima yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) mendukung pembangunan gedung baru KPK dan menyumbangkan sejumlah dana.

"Kami rakyat kecil siap membantu KPK untuk membasmi koruptor, dan kami akan mengumpulkan uang sebesar Rp1000 per hari dari seluruh PKL yang kurang lebih berjumlah 54 juta, untuk digunakan membangun gedung baru yang dibutuhkan," kata Sekretaris Jenderal PPKLI, Junaedi Sitorus.

(V003)