Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan penyusunan Deklarasi HAM ASEAN harus terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di kawasan.

"Proses pembuatan deklarasi HAM ASEAN harus seterbuka mungkin. Besok, saya akan menerima sejumlah perwakilan dari masyarakat madani dan mendengarkan masukan-masukan dari mereka," ujar Marty di Jakarta, Rabu.

Marty mengatakan Indonesia berpandangan bahwa proses terciptanya deklarasi tersebut harus seterbuka mungkin dan delegasi Indonesia sendiri aktif membicarakan hal tersebut.

"Seyogianya, Deklarasi HAM ASEAN tidak kurang dari komitmen yang disampaikan negara-negara ASEAN dan tentunya pelaksanaanya dalam konteks universal," tambah dia.

Dia menjelaskan kecenderungan HAM di kawasan ASEAN semakin meningkat. Salah satu buktinya adalah di Myanmar yang semakin meningkat meskipun deklarasi tersebut belum ada.

"Beberapa waktu lalu, memang sulit membayangkan negara ASEAN mempunyai deklarasi HAM. Namun melihat perkembangan belakangan ini, tren HAM di kawasan semakin meningkat," jelasnya.

Dia mengharapkan deklarasi tersebut sifatnya harus paripurna atau komperehensif dan mencerminkan kepedulian terhadap HAM.

Sebelumnya, Komisioner Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN, Rafendi Djamin mengatakan salah satu poin dalam rancangan Deklarasi HAM ASEAN yakni pembangunan, lebih progresif jika dibandingkan dengan konsep serupa dalam instrumen HAM PBB.

Rafendi mengatakan penyusunan deklarasi tersebut akan transparan dan melibatkan pihak-pihak sipil.

(I025)