Sabtu, 23 Agustus 2014

KPK lebih berhak tangani korupsi di Polri

Rabu, 1 Agustus 2012 20:44 WIB | 2.675 Views
KPK lebih berhak tangani korupsi di Polri
Eva Kusuma Sundari. (ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berhak menangani kasus korupsi pengadaan simulator alat uji surat izin mengemudi (SIM) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Jika dikaitkan dengan pasal 11 dan 50 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka ketika ada kasus, dan di tengah jalan KPK mengambil alih, maka kasus itu diserahkan ke KPK," ujar Eva di Jakarta, Rabu.

Kalaupun ada, lanjut dia, kompromi politik untuk melakukan penyelidikan bersama maka KPK yang harus menjadi ketua penyelidikan itu.

"Tidak bisa pihak kepolisian, karena perbenturan kepentingannya akan sangat tinggi. Jadi, KPK yang lebih berhak menangani kasus ini," ujarnya.

Pihak Polri sempat menahan seluruh dokumen hasil penggeledahan KPK di Markas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dengan argumentasi polisi juga menangani kasus tersebut.

Saat disinggung mengenai sikap Irjen Djoko Susilo yang mengelak dari tuduhan korupsi, Eva mengatakan, setiap orang berhak berpendapat apapun. Namun, nantinya apapun yang terjadi harus berpegang pada fakta dan bukti hukum.

"Sekarang bagaimana memastikan proses penanganan kasus yang dilakukan KPK ini berlangsung terbuka, transparan dan publik bisa mengakses," katanya.

Eva menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan dalam mengatasi masalah tersebut dengan memerintahkan dua lembaga dibawahnya KPK dan Polri untuk serius melakukan pemberantasan hukum.

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo bersama Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan bahwa kedua belah pihak sepakat akan melakukan kerja sama dalam joint investigation untuk mengungkap adanya tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan simulator SIM.

KPK melakukan penggeledahan di Gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada Senin (30/7) dan menetapkan mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Djoko diduga telah menerima suap Rp2 miliar dari proyek senilai Rp196,87 miliar ketika memimpin Korlantas Polri.

Selain Djoko, KPK akan menetapkan jenderal Polisi berinisial DP dalam kasus dugaan korupsi proyek simulasi roda dua dan roda empat ujian surat izin mengemudi (SIM).
(T.I025/M009)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga