Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Rohmani meminta pemerintah memenuhi janjinya untuk menjadikan biaya pendidikan tinggi negeri lebih murah.

"Sejak adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BPH) biaya pendidikan tinggi negeri menjadi mahal dan tidak terkontrol, meski akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut legislator yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu, seharusnya dengan disahkannya undang-undang pendidikan tinggi maka biayanya lebih murah.

"Tidak seperti saat ini banyak anggota masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri," katanya.

Untuk itu Rohmani meminta pemerintah konsisten terhadap janjinya yang akan membuat murah biaya pendidikan tinggi negeri.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kata dia, sudah mengatakan hal tersebut kepada masyarakat.

"Semoga hal tersebut tidak sekadar janji untuk meredam penolakan terhadap disahkannya undang-undang pendidikan tinggi," katanya.

Rohmani mengatakan wajar bila pemerintah menjadikan pendidikan tinggi murah. Apalagi anggaran negara yang layak untuk menanggung sebagian besar biaya pendidikan tinggi negeri.

Selama ini, menurut dia, gaji dosen sudah bagian pembiayaan rutin pemerintah karena mereka umumnya adalah pegawai negeri sipil.

Sementara biaya operasional kampus bisa ditanggung pemerintah.

"Selama ini biaya di PTN mahal karena banyaknya item pembiayaan yang tidak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Jika hal ini bisa dipangkas maka biaya operasional akan lebih murah," katanya.

Rohmani menegaskan Komisi X DPR akan mendukung upaya pemerintah menjadikan biaya pendidikan tinggi menjadi murah.

Ia mengatakan seperti yang dijanjikan pemerintah biaya pendidikan tinggi negeri bisa sebesar Rp2 juta per tahun.

"Kami akan terus mengingatkan pemerintah terhadap janjinya tersebut. Apalagi itu tugas konstitusional pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.
(A035/Z003)