Banten (ANTARA News) - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk mencegah praktik mafia tanah yang menyulitkan pembebasan tanah khususnya untuk proyek-proyek terkait fasilitas publik.

"Masalahnya, tanah-tanah biasa dikuasai oleh mafia, sehingga sulit tercapai kesesuaian harga antara rakyat sebagai pemilik tanah dan pihak ketiga yang menaikkan harga untuk mencari keuntungan sepihak," kata Hendarman usai rapat koordinasi bidang perhubungan dan pekerjaan umum di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Kamis sore.

Untuk menangani hal tersebut, Hendarman mengatakan, BPN akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan.

"Apakah bisa hal itu dikategorikan sebagai pemerasan. Nanti harus dibahas bersama-sama dengan para penegak hukum," katanya.

Upaya koordinasi antara BPN dan lembaga penegak hukum itu, kata Hendarman, akan dikoordinasikan di bawah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Sebelumnya, dalam keterangan pers usai rapat koordinasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari pembebasan lahan khususnya terkait proyek pembangunan sarana umum seperti jalan dan lainnya.

Kepala Negara mengatakan, sepanjang rakyat tidak dirugikan dan harganya sesuai dengan ketentuan yang ada hendaknya proses pembebasan lahan didukung oleh semua pihak karena dari sisi payung hukum yang ada sudah tersedia dan mencakup semua aspek.


Lahan kedelai

Sementara itu terkait penyediaan lahan bagi pengembangan pertanian kedelai, Hendarman mengatakan perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian karena perlu ada penelaahan dari kementerian terkait atas kecocokan lahan untuk tanaman kedelai.

"Saya sudah berbicara dengan menteri pertanian untuk mencari lahan-lahan telantar yang cocok untuk masalah kedelai itu. Kalau sudah ada lahan telantar, belum tentu cocok dengan pertanian. Maka harus bicara, duduk bersama untuk menteri pertanian melihat tanah-tanah itu. Setelah cocok baru dieksekusi," kata Hendarman.

Hendarman menambahkan, potensi lahan telantar yang bisa digunakan untuk pertanian kedelai mencapai 7,2 juta hektare namun yang terindikasi baru 4,8 juta hektare dan hingga kini masih ada pemiliknya.

"Yang sudah clear and clean baru 13.800 hektare yang artinya bisa digunakan oleh negara," katanya.

(P008/I007)