Jumat, 22 Agustus 2014

Menlu: penolakan di Ramallah pertegas posisi Israel

Rabu, 8 Agustus 2012 12:18 WIB | 3.788 Views
Menlu: penolakan di Ramallah pertegas posisi Israel
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa termasuk salah satu menteri negara anggota GNB yang oleh Israel tidak boleh memasuki Ramallah.(ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa mengatakan penolakan Israel terhadap lima menteri luar negeri dari negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) yang akan memasuki Ramallah mempertegas posisi negara itu di dunia internasional.

"Insiden di Ramallah itu justru membuat terang benderang, semakin lugas, dan semakin tegas apa Israel itu. Negara atau entitas yang sebenarnya tidak berani menghadapi suatu kenyataan," kata Marty setelah menghadiri perayaan ulang tahun ASEAN di Sekretariat ASEAN Jakarta, Rabu.

Marty mengatakan, Israel kembali menunjukkan sikap yang semena-mena dan pendudukannya atas Palestina karena saat Palestina bermaksud melakukan interaksi dengan masyarakat internasional dan negara-negara anggota GNB, Israel justru mempersulit upaya itu.

Israel menolak kedatangan menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Kuba, dan Aljazair, negara-negara yang tidak mengakui kedaulatan Israel, yang akan menghadiri pertemuan negara anggota GNB di Ramallah dan melihat kondisi Palestina.

"Bagi Indonesia dan negara-negara anggota GNB, adanya penolakan itu menciptakan momentum baru bagi peningkatan status Palestina di PBB," kata Marty.

Indonesia, lanjut dia, berkomitmen mendukung persiapan negara Palestina yang merdeka, salah satunya dengan memberikan bantuan pembangunan kapasitas bagi negara itu.


Perkuat dukungan

Sementara pengamat politik internasional Ludiro Madu mengatakan, sikap Israel terhadap beberapa menteri luar negeri negara anggota GNB justru akan memperkuat dukungan dan komitmen Indonesia dan anggota GNB kepada Palestina.

Penolakan tersebut, kata Ludiro Madu, akan digunakan negara-negara anggota GNB untuk secara konkret mendukung keanggotaan Palestina di PBB dan organisasi multilateral atau internasional lainnya.

"Upaya-upaya melibatkan masyarakat GNB juga perlu dipertimbangkan untuk memperkuat dan memperluas komitmen GNB terhadap isu Palestina, dan juga Suriah, serta etnis Rohingya di Myanmar," katanya.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia juga memiliki modal untuk mengambil posisi aktif untuk memperjuangkan Palestina di GNB dan forum-forum global lainnya, demikian Ludiro.

(A059)

Editor: Maryati

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca