Sabtu, 1 November 2014

"Polisi tak berwenang tangani kasus simulator"

| 2.700 Views
id korupsi hambalang, korupsi sim simulator, kasus korupsi, wakil rakyat
KPK sudah melakukan penyelidikan lebih dahulu
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, I Wayan Sudirta, mengatakan Polri tidak mempunyai kewenangan dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas.

"Dalam Pasal 50 ayat 3 dan 4 sudah jelas disebutkan, jika ada penyidik lain yang juga menangani kasus yang sama, maka KPK yang berhak menangani kasus itu," ujar I Wayan Sudirta dalam acara dialog mengenai perseteruan Polri-KPK di Gedung DPD Jakarta , Jumat.

Menurut dia, jika polisi dan jaksa juga menangani kasus yang sama dengan yang ditangani KPK, maka yang menangani kasus itu adalah KPK.

Wayan Sudirta menilai perseteruan itu disebabkan ego kepolisian yang berlebihan dan tidak adanya ketegasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"KPK sudah melakukan penyelidikan lebih dahulu pada Januari, sedangkan polisi pada Mei. Begitu juga penyidikan KPK dilakukan sejak 27 Juli, polisi melakukannya setelah itu."

Dengan bersikukuhnya Polri menangani masalah itu, maka malahan akan membuat citra buruk bagi Kepolisian.

"Polri diragukan independensinya karena melibatkan anggotanya sendiri, apalagi ini yang terlibat perwira tinggi," kata dia.

Membela korps

Apalagi, lanjut dia, semangat membela korps sesama anggota Polri sangat kuat dan akan menimbulkan keraguan publik, misalnya saja, kasus "rekening gendut" perwira polisi yang hingga saat ini belum juga tuntas.

"Kepolisian harus mendukung upaya KPK untuk menangani kasus ini dan menyerahkan bukti-bukti kepada KPK," jelas Ketua Kaukus Antikorupsi DPD itu.

Perseteruan kedua lembaga itu bermula ketika KPK dan Polri sama-sama menyidik dan menetapkan tersangka kasus simulator ujian SIM.

Polri bersikeras tetap melakukan penyidikan karena mengaku telah menyelidiki hal ini sebelumnya. KPK lebih dulu menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli 2012.

Baik Polri maupun KPK memiliki tiga tersangka yang sama, yakni Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.

Sedangkan dua lainnya adalah pemenang tender,yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan saksi kunci dalam perkara itu, yakni Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

Polri juga menetapkan Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan sebagai Ketua Pengadaan dan Komisaris LGM sebagai Bendahara Korlantas.
(I025) 

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga