Rabu, 3 September 2014

Dari Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Kamis, 16 Agustus 2012 13:35 WIB | 6.776 Views
Dari Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi (ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui pencanangan Zona Integritas dan membangun birokrasi yang kuat, akuntabel dan mampu melayani masyarakat secara lebih baik.

Komitmen tersebut secara nyata diwujudkan melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

“Pencanangan Zona Integritas yang dilaksanakan pada 18 Juli 2012 merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,” demikian ditegaskan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA., MPH.

Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dan Pimpinan Ombudsman, merupakan langkah awal dalam mewujudkan Aparatur Kementerian Kesehatan RI yang Bersih dan Melayani yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Zona Integritas dan WBK

Pembangunan Satuan Kerja yang berpredikat WBK ini diharapkan akan menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja ini dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.

Yakni, penyampaian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), nilai evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), sistem perlindungan pelapor (whistle blower system), kode etik, jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, promosi jabatan secara terbuka.

Juga, program pengendalian gratifikasi, kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest), program inisiatif anti korupsi, kebijakan pembinaan purna tugas, pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Unit yang akan diajukan menjadi calon WBK terlebih dahulu akan dilakukan penilaian oleh tim independen yang beranggotakan Kementerian PAN dan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Penilaian dilakukan dengan menggunakan dua indikator.

Pertama, indikator mutlak yakni berupa persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Salah satunya, laporan keuangan kementerian harus minimal WDP.

Kedua, indikator operasional, yaitu sebagai pre requisite untuk penilaian selanjutnya berdasarkan indikator operasional.

Bagi Satuan Kerja yang berhasil memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional dengan skor tertentu akan ditetapkan sebagai Satuan Kerja dengan predikat WBK.

Selanjutnya Satuan Kerja tersebut dapat ditetapkan pula menjadi Satuan Kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) jika skornya hasil penilaiannya meningkat lebih tinggi lagi.

Upaya Kementerian Kesehatan

Meskipun Pencanangan ZI di lingkungan Kementerian Kesehatan baru dilaksanakan saat ini, namun berbagai upaya terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai ke-majuan dan pengakuan berbagai pi-hak yang menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, antara lain:

1.  BPK telah memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2011, setelah pada tahun tahun sebelumnya, BPK selalu menberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer)

2. Tahun 2011, survey Integritas yang dilakukan oleh KPK menempatkan Kementerian  Kesehatan, pada urutan terbaik kedua dari seluruh Instansi Pusat dan nomor urut sembilan dari seluruh Instansi Pusat dan Daerah yang di survey oleh KPK.

3.  Sejak tahun 2010, Kementerian Kesehatan telah memberlakukan sistim Layanan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (LPSE) dan mulai tahun 2012 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada setiap Unit Utama.

4. Kementerian Kesehatan telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu, yang memberikan pelayanan atas Perijinan Sarana Produksi dan Distribusi Alkes, Registrasi Alkes dan PKRT, Rekomendasi Sekolah Kesehatan, Ethical Clearance Peneliti Kesehatan, Informasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi, Rekomendasi Pengobatan Tradisional Asing, Perijinan dan Akreditasi Rumah Sakit serta Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email (Pusat Tanggap dan Respon Cepat).

5.  Registrasi On Line dalam seleksi CPNS telah diberlakukan  sejak tahun 2007, dan seleksi on line bagi Petugas Kesehatan Haji sejak tahun 2010.

6.  Kementerian Kesehatan telah memberlakukan persyaratan wajib LHKPN bagi pejabat Eselon I dan II serta KPA, PK dan Bendahara serta telah membentuk Unit Pengelola Gratifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

7.  Kementerian Kesehatan juga telah memiliki ROAD MAP Reformasi Birokrasi, yang dalam waktu tidak lama lagi akan dilakukan penilaian oleh Kantor Kemenpan dan RB.

8.  Kementerian Kesehatan ditetap-kan sebagai badan publik yang responsif dan bergerak aktif dalam persiapan dan implementasi UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

9.  Termasuk dalam 10 badan publik terbaik (peringkat ke-9) pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 tentang KIP dalam rangka Memperingati Hak-hak Untuk Tahu (International Right to Know Day) oleh Komisi Informasi Pusat.

Reformasi birokrasi

Sejak awal disadari bahwa pem-bangunan Zona Integritas harus dilak-sanakan dengan perencanaan yang baik, terstruktur dan tersistem serta harus “in line” dengan sistem yang dikembangan dan dilaksanakan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat.

Terutama terkait dengan program Percepatan Reformasi Birokrasi, yakni menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN dan politisasi; kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban; dan melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.

Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh Kementerian Kesehatan sehingga pada hari ini dapat melakukan pencanangan Zona Integritas. Kemen-terian Kesehatan merupakan kementerian keenam yang melakukan pencanangan. Tahun 2014, kita menargetkan 34 kementerian sudah melakukan pen-canganan Zona Integritas.

"Ini tentunya sejalan dengan upaya pencapaian target RPJMN terkait pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dimana tahun 2014 kita akan mencapai IPK 5.0, sementara tahun 2011 sudah mencapai 3.0," tegas MenPAN & RB.

MenPAN & RB juga menaruh perhatian terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan sehingga sangat mungkin LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kementerian Kesehatan dapat penilaian B atau bahkan BB. Apalagi pencanangan ini juga disaksikan oleh semua jajaran, baik di pusat maupun daerah, melalui video conference, sehingga sangat mendukung keberhasilannya.

Dukungan dan kerja keras

Karenanya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab melibatkan birokrasi yang gemuk, dan belum profesional terutama di kementerian. Dengan begitu, diperlukan dukungan dan kerja keras semua pihak tanpa kenal lelah.

“Kepada semua pimpinan dan jajaran Kementerian Kesehatan, baik Pusat maupun Daerah, mari jadikan pencanangan ini momentum untuk semakin meneguhkan komitmen untuk mewujudkan kementerian yang akuntabel dan transparan, serta bebas KKN.

Hal ini sejalan dengan Nilai-nilai Kementerian Kesehatan, yaitu Pro-Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih/Clean (PIREC),” harap Menkes.

Selanjutnya, Menkes juga meminta kepada seluruh Aparatur Kesehatan baik yang bekerja pada Kantor Pusat maupun yang bekerja pada Kantor Daerah, mulai dari aparatur pelaksana sampai Pimpinan Unit Utama, untuk secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing, sehingga ke depan Kementerian Kesehatan akan menjadi kementerian yang bersih dan terbebas dari tindakan-tindakan koruktif, kolutis dan nepotis.

(Advertorial)

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga