Jakarta (ANTARA News) - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Tim Transisi yang akan membantu Dewan Komisioner OJK melaksanakan tugas-tugasnya sejak 15 Agustus 2012 hingga 31 Desember 2013.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengemukakan bahwa pembentukan Tim Transisi pada 15 Agustus 2012 itu merupakan pelaksanaan amanat pasal 60 UU Nomor 21 tahun 2012 tentang OJK.

Tim Transisi, antara lain bertugas membantu Dewan Komisioner OJK dalam menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional.

Tim Transisi juga bertugas membantu dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2013, mengangkat pejabat dan pegawai OJK, mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner.

Selain itu menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Untuk melaksanakan tugas itu, Tim Transisi melakukan identifikasi dan verifikasi kekayaan, infrastruktur informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.

Tim Transisi terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pengaturan dan pengawasan, bidang kelembagaan, bidang sumber daya manusia, bidang keuangan, bidang audit internal dan manajemen risiko, bidang edukasi dan perlindungan konsumen, bidang sistem teknologi informasi, bidang logistik, bidang hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat, bidang hukum serta sekretariat Tim Transisi.

Dewan Komisioner OJK menetapkan masa kerja Tim Transisi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner OJK sampai dengan 31 Desember 2013.

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugasnya, serta mengingat anggota Tim Transisi terdiri atas pejabat/pegawai Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, maka Tim Transisi wajib melaporkan secara berkala satu kali dalam tiga bulan kepada Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Dewan Komisioner OJK. (*)