Kamis, 23 Oktober 2014

Pemkab Kulon Progo belum terima rekomendasi lahan bandara

| 3.008 Views
id kulon progo
Pemkab Kulon Progo belum terima rekomendasi lahan bandara
ilustrasi suatu lahan bandara (ANTARA/Ari Bowo Sucipto)
Kulon Progo (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum menerima permohonan rekomendasi pembebasan lahan untuk pembangunan bandara dari PT Angkasa Pura.

"Sampai saat ini tahapan pembangunan bandara masih rencana induk atau masterplan. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi bupati hingga gubernur untuk mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Tetapi hingga hari ini bupati belum menerima permohonan dari PT Angkasa Pura," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Budi Wibowo, Kamis.

Menurut dia, dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan khususnya izin pembangunan bandar udara, mengharuskan PT Angkasa Pura melakukan kajian internal mempersiapkan aspek administrasi permohonan izin.

"Berdasarkan kajian aspek administrasi yang kami lakukan, PT Angkasa Pura yang berhak mengajukan permohonan. Tapi ini sudah diperingatkan pihak pemerintah kepada Angkasa Pura supaya ada kajian yang benar siapa yang berhak mengajukan permohonan. Apakah Angkasa Pura, atau Angkasa Pura dengan JVC India dengan perusahaan baru," katanya.

Terkait sosialisasi kepada pemerintah, kata Budi, masih pada tahap sosialisasi terkait rencana induk pembangunan bandara. Sosialisasi diberikan kepada pegawai pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Kami belum melakukan sosialisasi mengenai relokasi, atau ganti rugi lain, dan sosialisasi masalah lainnya, karena masih menunggu kepastian dari Angkasa Pura. Jangan sampai kami sudah melakukan sosialisasi, tetapi sesuatu yang salah," kata Budi.

Sebelumnya, Budi mengatakan berdasarkan studi kelayakan, pembangunan bandara akan menggunakan jarak spadan pantai 300 meter dari bibir pantai. Namun, dalam perkembangannya, menggunakan jarak 100 meter, sehingga meminimalisir jumlah warga yang terdampak.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X mengatakan untuk memperlacar perencanaan pembangunan bandara, PT Angkasa Pura dan pihak investor asing terlebih dahulu membuat PT baru hasil kesepakatan baru, kemudian baru mengajukan permohonan untuk pembebasan lahan.

"Rekomendasi akan diberikan kalau pihak Angkasa Pura sudah mengajukan. Sampai saai ini belum ada pengajuan," katanya.

(KR-STR)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga