Pamekasan (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (Kemenko Ekonomi) akan membentuk komisi garam di berbagai wilayah kabupaten/kota penghasil garam di Indonesia.

"Ini sesuai dengan hasil pertemuan perwakilan petani garam dengan Kemenko Ekonomi di Jakarta beberapa waktu lalu," kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Achmadi, di Pamekasan, Jumat.

Hosnan menjelaskan, dalam pertemuan dengan Kemenko Ekonomi itu, perwakilan petani garam mengusulkan agar pemerintah sebaiknya membentuk komisi garam, sebagai sebuah lembaga yang bertugas memantau dan mengawal persoalan garam rakyat.

Seperti pola impor dan termasuk kemungkinan adanya ekspor garam, serta pengawasan pembelian harga garam yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Selain itu, keberadaan komisi garam itu nantinya bisa menjadi mediator antara kepentingan petani dengan pengusaha garam di seluruh Indonesia.

"Komisi garam ini akan terpusat di salah satu tempat, entah di Jakarta atau di kabupaten/kota yang memang menjadi pusat produksi garam," kata Hosnan Achmadi menambahkan.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, saat ini kabupaten penghasil garam yang membentuk komisi garam hanya di Kabupaten Pamekasan.

Akan tetapi peran lembaga ini terkesan kurang dirasakan, karena tidak terstruktur hingga di tingkat pusat. Namun jika rencana Kemenko Ekonomi membentuk komisi garam di semua kabupaten/kota penghasil garam tersebut terlaksana, Hosnan yakin, lembaga itu akan sangat dirasakan masyarakat petani garam.

"Karena hasil produksi garam terbanyak di Madura, kami berharap, komisi garam pusat bisa ditempatkan di Madura," kata Hosnan Achmadi menambahkan.

Secara terpisah, Ketua Komisi Garam Pamekasan Amiril menyatakan, peran lembaganya memang belum optimal, karena hanya ada di Pamekasan.

"Jika keberadaan komisi garam ini terstruktur dan semua penghasil garam ada, maka saya yakin, setiap persoalan petani garam akan cepat teratasi," katanya menjelaskan.

(ANTARA)