Selasa, 29 Juli 2014

Pasal 8 ayat (10) UU APBN 2013 rawan diujimaterikan

Jumat, 26 Oktober 2012 00:09 WIB | 3.868 Views
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuriyanto mengatakan, pasal 8 ayat (10) Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang baru disahkan kemarin rawan dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Pasal 8 UU APBN 2013 sangat rawan untuk diujimaterikan karena melanggar UUD 1945 pasal 23 ayat 1 karena tidak memenuhi azas transparansi pengelolaan keuangan negara serta pasal 23 ayat 2 dan 3 karena memangkas Hak Budgeting DPR RI. Pasal 8 ayat (10) juga melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 tentang Pembentukan UU," kata Bambang dalam keterangan persnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Bambang menambahkan, Wuriyanto pasal 8 ayat 10, yang berbunyi: Belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada thn anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi/realisasi asumsi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi berdasarkan kemampuan keuangan negara, merupakan pasal yang tidak transparan sebab pada penjelasan ayat 10 berbunyi pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013.

"Dari kajian Fraksi PDIP, kami menduga pasal 8 ayat (10) adalah untuk melegalisasikan kenaikan BBM pada tahun 2013. Kita ingin pasal 8 didrop," kata Bambang yang didampingi anggota DPR RI, Utut Adianto.

Untuk mengajukan uji materi terhadap pasal 8 ayat (10) itu, fraksi memang tidak dibenarkan. "Untuk mengajukan uji materi sebuah UU, harus ada legas standing. DPR RI tak bisa mengajukan uji materi. Tapi bila ada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan uji materi, maka Fraksi PDIP akan mendukung," ungkap Bambang.

Selain itu, anggota DPR RI PDIP akan mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap pasal 8 ayat (10) UU APBN 2013. "Kepada seluruh anggota DPR dari PDIP akan jelaskan kepada rakyat bahwa pasal itu melanggar UUD 1945 di setiap daerah pemilihan masing-masing," ungkap Bambang.
(zul) Keyword: Bambang Wuriyanto, UU APBN 2013

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga