Kudus (ANTARA News) - Sejumlah advokat di Kabupaten Kudus dan sekitarnya mendesak dilakukannya amendemen Undang-undang nomor 18/2003 tentang Advokat, karena terdapat pasal yang dinilai merugikan sejumlah advokat.

"Kami memang menyepakati usulan amendemen UU Advokat. Salah satunya untuk menghilangkan pasal 4, karena advokat yang akan beracara seharusnya tidak perlu bersumpah pada Pengadilan Tinggi," kata Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kudus Yudo, ditemui usai mengikuti diskusi "Menggalang Persatuan dan Kesatuan" di Hotel Artha Kudus, di Kudus, Minggu.

Ia juga menyayangkan penilaian Mahmakah Agung tentang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dianggap sebagai wadah tunggal.

"Piagam Jakarta yang pernah ditandatangani, bukanlah kesepakatan antara Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Peradi," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, penggabungan dua wadah, yakni KAI dan Peradi menjadi wadah tunggal dan menggunakan nama baru, bukan nama salah satunya.

Selain itu, lanjut dia, dalam peresmian wadah tunggal diperlukan musyawarah nasional dan bukan perorangan.

"Kemudian disusunlah AD ART dari Munas tersebut," ujarnya.

Usulan amandemen UU tentang Advokat juga terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Perjuangan Advokat Indonesia (FPAI) Jateng hari ini.

Salah satu pembicara pada diskusi tersebut, Suparnyo yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) mengungkapkan, banyaknya keluhan yang berakibat terjadinya "pertikaian" antaradvokat, sebaiknya ditindaklanjuti oleh KAI untuk mengusulkan amandemen Undang-Undang tentang Advokat.

"Salah satunya untuk menghilangkan pasal 4 yang meminta setiap advokat yang akan beracara harus bersumpah pada Pengadilan Tinggi," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga tidak sepakat munculnya banyak organisasi advokat di Tanah Air, karena berpotensi menimbulkan situasi kurang kondusif.

Sejumlah advokat juga mengungkapkan ketiknyamannya dalam menjalankan profesinya lantaran adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 89/ KMA/ IV/ 2010 yang didalamnya memuat Pengadilan Tinggi hanya menyumpah advokat yang bernaung di bawah wadah Perhimpunan Advokat Indonesia.

Bahkan, ada advokat yang berasal dari KAI ditolak beracara di Pengadilan Agama.

Salah seorang peserta diskusi yang juga advokat, Budi Supriyanto mengungkapkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009 disebutkan, berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh para pemohon uji materiil, Peradi tidak dapat dilegalisasi sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat.

"Artinya, putusannya MK telah memberikan keluasaan kepada organisasi advokat lain yang berkehendak mendirikan wadah advokat," ujarnya.

Terkait dengan pasal 4 ayat (1) UU nomor 18/2003 tentang advokat, dianggap inkonstitusional.

"Artinya, organisasi advokat yang telah terbentuk dapat saja berpraktik sebagai advokat dengan tanpa diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi," ujarnya.

Dia menambahkan, advokat merupakan bagian dari sistim penegakan hukum di Indonesia bersama Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Untuk itu, lanjut dia, keberadaan advokat harus didorong agar menjadi pengacara yang professional bukannya dipecah belah. (ANT)