Selasa, 29 Juli 2014

YLKI ancam adukan sekolah lakukan pungutan UN

Sabtu, 14 April 2012 16:34 WIB | 1.217 Views
Jambi (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi menegaskan akan mengadukan atau memperkarakan pihak sekolah yang terbukti melakukan pungutan terhadap siswanya terkait penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolahnya.

"Kami tegaskan, kami akan adukan atau perkarakan jika ternyata ada masyarakat yang mengadukan sekolah-sekolah di Jambi masih memberlakukan pungutan terhadap siswa atau wali murid khususnya yang terkait dengan UN," kata ketua YLKI Jambi, Warasdi, di Jambi, Sabtu.

Menurut dia, hal tersebut adalah wujud dari komitmen pihak YLKI untuk setia mengawal terealisasi maksimalnya program-program pemerintah yang dimaksudkan membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

"Khusus di Diknas, sudah ada program Wajib Belajar 9 tahun dan secara lokal juga sudah ada program gratis pendidikan. Para kepala sekolah pun sudah berikrar tidak akan melakukan pungutan apapun bentuknya di sekolah-sekolah terutama yang terkait dengan penyelenggaraan kependidikan seperti UN," tegas Warasdi.

Hingga saat ini, kata dia, pihak YLKI sudah ada mendapat pengaduan dari masyarakat adanya sekolah yang melakukan pungutan terkait UN tersebut, kasus tersebut terjadi umumnya di sekolah-sekolah yang berada di kabupaten-kabupaten.

Menyikapi laporan tersebut, menurut Warasdi, pihaknya akan segera melakukan pengecekan langsung ke sekolah bersangkutan guna selanjutnya menentukan sikap dan mengambil kebijakan.

"Kalau terbukti telah melakukan pungutan terhadap siswa atau wali murid, maka kita akan laporkan kasus ini ke Kemendiknas atau ke lembaga instansi penegak hukum gua diberikan sanksi terhadap sekolah bersangkutan," ujar Warasdi.

Dia menegaskan, saat ini segala bentuk pungutan terhadap siswa sudah dilarang apalagi berkaitan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar seperti UN, karena pemerintah sudah menggulirkan anggaran yang tidak sedikit dalam program berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ditambahkan dia, di bidang pendidikan tersebut tidak hanya perihal pungutan biaya UN yang disorot YLKI, tapi juga terhadap segala bentuk pungutan lainnya seperti pungutan untuk seragam sekolah, untuk buku, untuk PSB maupun untuk perpisahan sekolah.

"Semuanya kami sorot dan akan kita sikapi dengan tegas jika terbukti ada sekolah yang masih melakukan pungutan-pungutan tersebut karena memang sudah dilarang, kalau masih nekad kita adukan mereka kita perkarakan," tegas Warasdi.

Karena itu, tambah dia, diharapkan masyarakat untuk segera melaporkan ke YLKI kalau mendapati masih terjadinya kasus ada pungutan sekolah di tempat tinggalnya.
(T.KR-BS/N005)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga