Selasa, 21 Oktober 2014

DKPP putuskan Dahliah Umar langgar kode etik

| 2.218 Views
id pilkada dki, pemilukada dki, pelanggaran dpt, ketua kpu jakarta, dahliah umar, Ketua DKP, Jimly Asshiddiqie
DKPP putuskan Dahliah Umar langgar kode etik
Jimly Asshiddiqie (FOTO ANTARA)
Dahliah terbukti telah melanggar Kode Etik pasal 5 huruf c, pasal 11 huruf a, pasal 12 huruf c, dan pasal 12 huruf d, serta pasal 41 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam sidang putusan DKPP di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat sore.

Sebelumnya Dahliah Umar diadukan oleh Koalisi Tim Advokasi empat pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta terkait pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Atas pelanggaran tersebut, DKPP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Dahliah Umar.

"Dahliah terbukti telah melanggar Kode Etik pasal 5 huruf c, pasal 11 huruf a, pasal 12 huruf c, dan pasal 12 huruf d, serta pasal 41 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran," ungkap Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, seperti dikutip dari situs resmi kpu.go.id.

Menurut Jimly, Dahliah terbukti melanggar kode etik karena tidak menindaklanjuti masukan dari tim pasangan cagub dan cawagub atas temuan kesalahan DPT, dan hanya melakukan penandaan.

Kode Etik yang dimaksud adalah pasal 36 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang kemudian telah diperbarui dalam Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008.

Selain mendapatkan peringatan tertulis, DKPP juga mengingatkan Dahliah untuk segera mengambil langkah menetapkan DPT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengundang seluruh tim pasangan cagub dan cawagub yang memberi masukan pada rapat pleno penetapan DPT pada 2 Juni, tanpa mengubah tahapan yang tengah berjalan.

Sebelumnya, DKPP telah menggelar dua kali sidang yakni pada 27 Juni dan 3 Juli di Gedung KPU, Jakarta.
(Feb) 

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga