Selasa, 29 Juli 2014

Harifin Tumpa pimpin Dewan Kehormatan Komisi Informasi Pusat

Senin, 23 Juli 2012 19:58 WIB | 2.229 Views
Harifin Tumpa pimpin Dewan Kehormatan Komisi Informasi Pusat
Harifin A. Tumpa. (ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Informasi Pusat membentuk Dewan Kehormatan dengan ketua mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin A. Tumpa, dan dua anggota melibatkan akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Akhiar Salmi, serta Ketua Dewan Pengurus Transparancy International Indonesia (TII), Natalia Soebagjo

"Tiga anggota Dewan Kehormatan ini dibentuk karena ada dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib KIP," Ketua KIP, Abdul Rahman Ma`mun, di Sekretariat KI, Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan, Dewan Kehormatan KIP yang dibentuk secara ad hoc ini akan bekerja selama 40 hari kerja.

Dewan Kehormatan KIP memiliki kewenangan memanggil maupun memeriksa pihak-pihak yang diduga dan terkait pelanggaran kode etik, serta meminta data dari KIP terkait dugaan pelanggaran.

"Dalam jangka waktu tersebut, Dewan Kehormatan KIP kemudian memutus jenis pelanggaran dan merekomendasikan sanksi apa yang akan diberikan. Rekomendasi ini kemudian disampaikan ke KIP dan akan diplenokan," kata Aman.

Aman mengemukakan, Dewan Kehormatan KIP merupakan rekomendasi dari Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang telah dibentuk sebelumnya.

Tim tersebut terdiri dari lima orang, yakni Koordinator Tim Verifikasi, Danang Widoyoko yang Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Sadjan (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Sulastio (Direktur Indonesia Parliamentary Centre), Agus Wijayanto (Tenaga Ahli KIP) dan Fathul Ulum (Tim Hukum KIP).

Harifin A. Tumpa menilai bahwa pembentukan Dewan Kehormatan KIP merupakan hal yang sangat positif.

"Tim verifikasi sudah melakukan tugasnya dan hasilnya telah didokumentasikan. Ini yang akan kami pelajari, kemudian memberikan rekomendasi sanksi yang akan ditetapkan di KIP," katanya.

Sementara itu, Danang Widoyoko, mengatakan bahwa Tim Verifikasi diminta KIP untuk melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan salah seorang komisioner KIP.

Komisioner itu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib, yakni berbulan-bulan tidak masuk kantor, sering melakukan perjanjian sepihak tanpa sepengetahuan komisioner KIP lain, serta pernah melakukan perjalanan ke luar negeri yang dinilai tidak efektif.

"Ini adalah lembaga baru dan mulai mendapat kepercayaan masyarakat yang meminta haknya atas informasi. Pelanggaran etika tidak dapat ditoleransi," demikian Danang Widoyoko.
(T.S024/N002)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga