Minggu, 26 Oktober 2014

Pemerintah keluarkan kebijakan neraca pembayaran

| 4.721 Views
id neraca pembayaran, pengendalian neraca pembayaran, menkeu, agus martowardojo
Pemerintah keluarkan kebijakan neraca pembayaran
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo (ANTARA)
Kebijakan agar investasi dilakukan dengan porsi agar bisa ekspor sehingga neraca perdagangan kita lebih terkendali,"
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar neraca pembayaran di Indonesia lebih terkendali saat banyak investasi yang membutuhkan barang impor.

"Kebijakan agar investasi dilakukan dengan porsi agar bisa ekspor sehingga neraca perdagangan kita lebih terkendali," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat.

Agus mengatakan meski upaya pengendalian neraca perdagangan dilakukan, namun pemerintah tidak akan meninjau ulang kebijakan bea ekspor yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga lingkungan dan mendorong tumbuhnya industri hilirisasi di Indonesia.

Menurutnya, langkah ini merupakan proses pengetatan yang dilakukan pemerintah kepada para eksportir sehingga prosesnya "clean and clear".

Dia mengatakan selama ini banyak eksportir belum miliki perencanaan benar atau Plan of development (POD) dan juga belum memenushi persyaratan "clean and clear".

Pemerintah menurutnya mendorong semua proses itu berjalan dengan baik pada eksportir. Agus mengatakan pemerintah sudah mendiskusikan masalah ini agar prosesnya lebih cepat dan lebih tertib.

Untuk itu dia berharap dengan berbagai upaya untuk memperbaiki proses ekspor ke luar negeri, nilai ekspor Indonesia bisa ditingkatkan lagi dan impor bisa terkendali.

Menurutnya, ada upaya yang dilakukan agar ekspor lebih baik, seperti upaya untuk membuka pasar baru yang harus dijalankan.

"Kebijakan-kebijakan untuk membuat ekspor itu lebih lancar akan dilakukan dan juga untuk pengendalian impor," ujarnya.

Agus mencermati peningkatan kinerja impor Indonesia terkait barang modal dan bahan baku produksi dalam negeri. Peningkatan ini menurutnya adalah hal yang tidak bisa dihindarkan karena menandakan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Namun Agus meyakini ada periode saat barang modal itu diimpor dari luar negeri dan dihasilkan dari dalam negeri.

"Pasti ada periode antara barang modal itu di impor dan menghasilkan," katanya.

Pemerintah telah mengumunkan adanya defisit neraca pembayaran yang terjadi pada kuartal ke dua tahun ini yang jumlahnya tidak lebih dari 3,1 persen PDB Indonesia.

Defisit tersebut disebabkan tidak seimbangnya antara "capital inflow" dengan nilai ekspor Indonesia yang makin kecil. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,4 persen.
(SDP-53/A023)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Top News
Baca Juga